SENTANI – Menyikapi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu, sejumlah Tokoh Pemuda yang ada di Kabupaten Jayapura angkat suara.
Salah satunya adalah Petrus Hamokwarong, ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu yang berlangsung beberapa waktu lalu, di Bumi Khenambay Umbay adalah salah satu proses demokrasi yang telah berjalan dengan sangat baik.
Bahkan ia menilai bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jayapura adalah yang terbaik di seluruh Provinsi Papua pada umumnya.
Menurutnya KPU selaku penyelenggara mampu melakukan proses perekapan secara transparan mulai dari tingkat TPS hingga ke tingkat kabupaten.
Meski begitu, di lain sisi ada berbagai pihak yang menyatakan bahwa Pemilu khususnya, Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Jayapura adalah yang terburuk sepanjang sejarah.
“Kalau ada yang mengatakan Pileg di Kabupaten Jayapura ini gagal, mereka yang mengatakan itu harus punya bukti dan data. Karena yang saya tahu yang punya kewenangan untuk menilai itu sudah ada lembaganya dalam hal ini adalah Bawaslu. Jadi mereka yang bertugas untuk menilai kinerja penyelenggara (KPU)” kata Petrus dalam dalam konferensi pers di yang dilaksanakan di Sentani, Senin (3/6) sore.
Dicerca soal aksi puluhan caleg gagal yang tergabung dalam dalam masyarakat Adat Khenambay Umbay yang mendatangi Kantor Bupati Jayapura untuk meminta agar pemerintah setempat membatalkan Pleno KPU Kabupaten Jayapura, Petrus mengatakan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota tidak bisa di intervensi dan di ganggu gugat oleh pihak manapun kecuali ada putusan MK.
Oleh sebab itu, dirinya mengimbau kepada para caleg yang tidak terpilih dalam Pemilu 2019 ini agar bisa berbesar hati menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPU dan tidak mengkambinghitamkan pihak lain sehingga menjadi persoalan baru.
“Karena itu sudah ada aturannya di PKPU nomor 7 Tahun 2017, jadi tidak bisa menyalahkan siapapun baik itu bupati selaku pembina politik atau siapapun itu, dan pemerintah juga tidak bisa melakukan intervensi terhadap hasil Pleno dari KPU” tutur mantan Ketua Himapura Kabupaten Jayapura ini.
Ia juga mengungkapkan, kurangnya Orang Asli Papua (OAP) yang masuk dan mendapatkan kursi legislatif di Kabupaten Jayapura itu adalah dari keputusan partai politik masing-masing.
“Karena proses perekrutan awal inikan ada di masing-masing partai politik. Kalau memang partai politik yang ada di Kabupaten Jayapura ini mau memberdayakan anak asli Jayapura, dalam perekrutan caleg ya rekrut anak asli, sehingga kalah atau menang ya sudah, kita sama-sama puas. Inikan partai juga ingin menang dalam perebutan suara masyarakat jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau partai mau merekrut saudara-saudara non OAP yang sudah hidup lama disini, jadi itu sah-sah saja” tandasnya.
“Dan kalau mau hak-hak kita diakomodir KPU, maka waktu 5-10 tahun kita harus mendorong MRP dan pihak terkait lainnya untuk membuat Perdasus dan aturan hukum yang mendukung hak kita sebagai anak-anak Papua. Jika kita melakukan protes saat ini, semua tidak ada gunannya karena tidak ada dasar atau aturan yang mengikat jadi mari kita berbesar hati memberikan kesempatan kepada mereka yang terpilih saat ini,”imbuhnya menambahkan.
Senada dengan Petrus Hamokwarong, Ketua PAC Hanura Distrik Sentani, Daniel Yoku mengatakan bahwa para caleg yang tidak berhasil dalam Pemilu 2019 ini agar tidak melakukan gerakan tambahan.
Bahkan ia mengibaratkan bahwa hasil yang sedang diributkan saat ini ibarat masakan yang di complain oleh koki itu yang membuat makanan itu sendiri.
“Dalam demo kemarin itu ada tuntutan-tuntuan yang keluar dan menurut saya ini ibarat masakan yang di masak sendiri baru balik complain lagi. Ini kita punya hasil masakan, kita sudah masak, sekarang kita mau makan tapi kita complain bagaimana itu” tuturnya dengan nada tanya.
“Oleh sebab itu tidak perlu menyalahkan orang lain dan saya imbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak jelas. Terpilih atau tidak, itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, semua hasil pemilu suda keluar dan itu nyata, mereka yang lolos ini walaupun 17 orang adalah non OAP tapi itu hasil 17 april dalam bilik suara, itu bukan kiriman dari partai politik, KPU, bupati atau kiriman dari Amerika, tidak, ini hasil bilik suara yang memenangkan mereka” sambungnya menegaskan.
“Kalau hari ini ada banyak statement yang agak miring terhadap pemenang pesta demokrasi 17 April lalu, saya pikir aturan sudah mengatur hal itu dan kita sebagai kontestan tidak perlu mengeluh. Legowo saja, terima bahwa memang pertai Nasdem sebagai pemenang. Dan kami dari partai Hanura meski kalah, kami dengan besar hati menerima kekalahan itu” ujarnya melanjutkan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Papua, Elisa Bouwai mengatakan bahwa seluruh pihak yang ada di Kabupaten Jayapura harus bersyukur dengan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura yang baru saja dilanda bencana.
“Meski baru dilanda bencana Pemilu di Jayapura bisa sukses dan kita perlu mengucap syukur mengenai hal itu” katanya.
Ia pun mengungkapkan, ketika seseorang sudah memutuskan untuk maju sebagai caleg itu berarti orang itu sudah menyiapkan mentalnya untuk menerima kemenangan ataupun kekalahan.
“Kalau sudah ada keputusan untuk maju berartikan sudah siap mental dan kalah menang itu adalah hal yang biasa. Untuk itu, Saya harapkan agar semua pihak yang kalah dalam pertarungan Pileg untuk legowo siapapun yang jadi anggota DPRD Kabupaten Jayapura itu sudah jelas sehingga mari kita dukung agar pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat terwujudnyata diwaktu mendatang,”pinta Elisa.
Dirinya juga menghimbau, tidak perlu lagi ada statement-stemen yang dinyatakan oleh Ondofolo, Ondoafi ataupun masyarakat adat untuk begini dan begitu, jangan karena soal pileg sampai ada konflik di daerah ini, itu yang harus dihindari.
“Oleh sebab itu sekali lagi saya himbau kepada seluruh caleg yang terpilih sebagai angota DPRD Kabupaten Jayapura periode lima tahun kedepan sekiranya dapat mengawal aspirasi rakyat dengan baik sehingga Kabupaten Jayapura bisa jauh lebih baik dari saat ini.
Ditanya soal keberatan atau tidak jika nanti yang terpilih menjadi ketua adalah Non OAP, Petrus Hamokwarong kembali menambahkan bahwa ia berserta seluruh tokoh pemuda lainnya yang ada di Kabupaten Jayapura tidak akan mempersoalkan siapapun yang akan duduk dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura nantinya. Yang terpenting baginya adalah dapat mengawal seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Jayapura lima tahun kedepan.
“Siapapun yang jadi ketua DPRD nanti kita tidak akan mempersoalkan itu, baik itu OAP ataupun non OAP dari partai manapun dia, dari Nasdem kah dari mana, kita tidak akan persoalkan itu, karena dia dipilih oleh masyarakat dan itu adalah hasil dari bilik suara pada tanggal 17 April kemarin, yang penting adalah bagaimana dia mampu untuk menjaga amanat yang sudah diberikan masyarakat Kabupaten Jayapura” ujarnya.
Ditanya lagi soal Dukungan ke Non OAP dalam hal ini Sintia Lumba untuk menduduki Jabatan Ketua DPRD, Petrus menegaskan bahwa semua sah-sah saja karena Caleg yang meraih suara terbanyak dikubu partai Nasdem sebagai partai pemenang adalah Sintia Lumba.
“Hanya saja semua kembali kepada partai itu sendiri dan itu bukan urusan kita, itu internal mereka. Intinya kita sebagai pemuda siap mendukung siapa saja yang terpilih jadi Ketua DPRD baik itu pendatang atau OAP, itu saja,”pungkas Petrus.