Pasific Pos.com
Papua Barat

Caleg DPI-P Wajib Bebas Narkoba & Bebas Pidana

Manokwari, TP – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Provinsi Papua Barat, Yohana Watofa mengatakan, test kesehatan bebas narkoba dan surat keterangan tidak pernah terlibat pidana dari pengadilan merupakan syarat utama dari PDI-Perjuangan.

“Kita di PDI-Perjuangan test kesehatan terutama bebas narkoba menjadi syarat utama, tetapi juga surat ketarangan dari Pengadilan,” kata Watofa kepada Tabura Pos di Pengadilan Negeri Manokwari, Senin (25/6).

Sehingga, lanjut dia, setiap bakal calon legislatif, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota yang nanti di SK-kan DPP PDI-Perjuangan adalah mereka yang tidak terlibat dalam proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikatakan Watofa, semua caleg yang berada di wilayah Sorong Raya, Senin kemarin telah mengikuti test kesehatan di Rumah Sakit Celebes Sorong, demikian juga dengan caleg yang berada di wilayah Manokwari di RSUD Manokwari.

“Kami berharap seleksi kesehatan proses penerbitan surat kesehatan tidak terhambat, karena informasi yang kami peroleh sekitar 500-san celag yang mengikuti seleksi kesehatan di Rumah Sakit Celebes Sorong.

Pantuan saya di RSUD Manokwari, caleg yang hadir cukup banyak, selain celeg mengurus surat kesehatan tetapi, ada SD, SMP, dan SMA juga mengikuti test kesehatan,” katanya.

Ditanya terkait batas waktu test kesehatan, ia mengaku, batas waktu terakhir test kesehatan tanggal 27 Juni terakhir, tetapi, pihkanya akan meminta petunjuk dari DPP untuk penambahan waktu seleksi.

“Ya sekali lagi, kami harapkan caleg dari PDI-Perjuangan tidak terindikasi narkoba dan terlibat pidana,” harapnya.

Tentang jumlah quota bakal caleg di setiap dapil di Papua Barat. Watofa mengatakan, dari jumlah quota sesuai ketentuan undang-undang, bakal calon legislatif (caleg) dari setiap daerah pemilihan (dapil) sudah terpenuhi.

Bahkan, lanjut dia, ada beberapa dapil di Papua Barat yang calegnya 100 persen maupun 150 persen. Sehingga, seleksi internal di tingkat partai yang akan menjadi acuan bagi DPP DPIP untuk menerbitkan SK. Dimana, SK ini akan digunakan bakal caleg untuk mendaftar ke KPU di semua tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Sudah 1 minggu ada assesment dari DPP terkiat dengan pengisian formulir, baik ke KPU maupun ke internal partai secara online.

Jadi, sampai saat ini kita ada 2 titik, yaitu di Sorong Raya, dan Manokwari Raya plus Papua Barat juga sampai saat ini ada assesmen dari DPP,” tandasnya. [FSM]