Pasific Pos.com
Papua Selatan

Bupati Tegaskan Tak Layani Pekerjaan Orang Per Orang

MERAUKE,ARAFURA,- Pemerintah kedepan tidak akan lagi melayani pekerjaan atau proyek khususnya untuk penunjukan langsung lewat orang per orang, tetapi semua akan diserahkan melalui wadah yang menaungi para pengusaha. Dengan begitu, diharapkan tidak ada yang monopoli atau satu orang dapat tiga sampai empat paket sedangkan yang lain justru tidak dapat sama sekali.

“Pemerintah tidak lagi melayani permintaan orang per orang, terhadap pekerjaan (proyek,red). Sekarang yang bisa menentukan wadah-wadah itu,”tegas Bupati Merauke, Frederikus Gebze,SE,M.Si dalam arahannya dihadapan para pengusaha di Ruang Pertemuan Kantor Bupati, Kamis (28/6).

Langkah itu dilakukan kata Bupati, karena terkait dengan etika, tata karma dan pelaporan. Upaya ini juga dilakukan untuk menepis penilaian negatif terhadap pemerintah termasuk Bupati. “Kita perlu luruskan, saya juga perlu nama baik. Jadi, ini yang krusial. Pemerintah itu kami, tidak menerima orang per orang atau siapa untuk pekerjaan. Semua melalui wadah dan sekarang kembali kepada wadah-wadah yang ada,”ujar Bupati.

Lanjut Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen publik, sehingga semua sudah sangat jelas. Maka, semua akan terarah kepada organisasi dan khusus penunjukan langsung itu sangat penting, dimana diperuntukan untuk pengusaha asli Papua. Karena itu, diharapkan jika memang untuk pengusaha asli Papua jangan sampai keluarnya berbeda.

“Kita lihat di lapangan, yang namanya penunjukan langsung itu untuk pengusaha asli Papua. Supaya kita luruskan. Untuk penunjukan langsung, Bupati punya kewenangan, tetapi wadah-wadah ini juga punya otoritas untuk mengatur,”ungkap Bupati.

Bupati berharap, dengan otoritas yang ada maka wadah-wadah itu harus punya komitmen dan bila perlu membuat MoU dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan untuk membantu pengusaha asli Papua, jika memang memungkinkan maka untuk biaya administrasi perusahaan yang dibentuk oleh orang asli Papua dibiayai pemerintah dengan dana Otsus.

Namun itu hanya untuk pengurusan pertama atau syarat saat mendirikan perusahaan. Begitu dia sudah mendapat pekerjaan, maka pemerintah sudah tidak lagi membantu dari sisi biaya administrasi. Untuk itu, perlu ada data riil untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah perusahaan yang ada di Merauke dan berapa yang direktur dan direktrisnya orang asli Papua.

Sementara itu, Bupati mengakui hingga saat ini masih terjadi ketidakadilan untuk nilai pekerjaan dengan sistim penunjukan langsung. Untuk di Kabupaten Merauke penunjukan langsung itu untuk nilai pekerjaan lima ratus juta, kalau di gunung bisa sampai satu milyar dan di Aceh bisa sampai lima milyar.