Pasific Pos.com
Papua Tengah

Bupati Tegaskan Tahun 2018 Tidak Ada Tenaga Honor

NABIRE – Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP, Kamis (1/2), saat memberikan sambutan pada penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menegaskan untuk tahun 2018 semua honorer hanya dibatasi 2 (dua) orang per SKPD atau OPD, tidak ada penambahan honorer, kecuali OPD-OPD yang memang mempunyai pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga honorer, tetapi itupun harus melalui ijin bupati bukan kepala dinas.

“Luar biasa kita menghabiskan 23 milyar hanya untuk membayar tenaga honorer setiap tahun, ini uang negara yang kita pakai dan tidak ada dasar penggunaan uang negara sebanyak itu hanya untuk bayar tenaga honorer, itu bisa jadi temuan nanti. SKPD tidak boleh terima honorer, jadi jangan coba-coba angkat tenaga honorer tanpa seijin bupati atau SK Bupati,” ujarnya.

Kata bupati, semua SKPD yang membutuhkan tenaga honorer yang cukup banyak seperti, Satpol PP, DLH, Dispenda dan beberapa SKPD lainnya akan dilakukan pengurangan tenaga honorer dengan disertai seleksi. Untuk distrik dan kelurahan tidak ada tenaga honorer, kecuali untuk distrik pesisir yang membutuhkan motores.

“Nanti saya akan cek secara langsung ke distrik-distrik, saya mau lihat kepala distrik itu dengan stafnya itu adakah tidak di tempat, tenang saja saya akan turun diam-diam. Jadi untuk masalah honorer untuk tahun ini tidak boleh dianggarkan melalui DPA, dan honorer saya akan batasi, dan semua SKPD yang membutuhkan tenaga honor tergantung dari volume pekerjaan,” paparnya.

Dirinya juga meminta kepada DPKAD untuk terus melakukan koordinasi terkait penggunaan anggaran masing-masing OPD, sehingga dalam pertanggung jawaban nanti tidak ada yang menjadi temuan. Selain itu, bupati juga menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD agar berhati-hati dalam memberikan gaji kepada staf atau bawahannya, yang selama ini tidak menjalankan tugas sebagai ASN dan berstatus sudah pindah ke kabupaten lain. Dan ada sejumlah pegawai yang sampai saat ini masih menerima gaji, tetapi yang bersangkutan sudah pindah ke kabupaten lain.

“Sampai sekarang ada pegawai kabupaten lain yang gajinya masih dikasih, ini kerugian besar. Kita bayar gajinya tapi yang bersangkutan sudah bekerja di kabupaten lain, ada yang di Dogiyai, ada yang di Deiyai, Paniai. Semua pimpinan OPD harus tahu dan laporkan kepada BKD dan keuangan untuk distopkan gajinya, dan pegawai yang sudah pensiun tidak boleh lagi dibayar gajinya, dari pada nanti dipotong di Taspen ka Bupati Tegaskan untuk Tahun 2018 tidak ada tenaga honor kasihan nanti,” pungkasnya. (cad)