TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Nduga dengan tegas meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas secara transparan dan terbuka dalam penyelesaian kasus pembunuhan empat orang warga Nduga secara mutilasi yang terjadi di Timika Kabupaten Mimika, Papua, pada 22 Agustus 2022.
Pernyataan ini ditegaskan Bupati Nduga, Namia Gwijangge, S. Pd, M. Si kepada sejumlah awak media saat mengggelar jumpa pers di Hotel Cartenz Timika, Kamis 01 September 2022.
Bahkan, Bupati Namia meminta agar para pelaku pembunuhan itu dihukum dengan seberat-beratnya bila perlu mendapat hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati, karena telah melakukan pembunuhan berencana dan tidak berprikemanusiaan.
“Saya minta kepada Kapolres Mimika, Kapolda Papua, Panglima TNI, Pangdam dan Dandim apabila ada yang terlibat harus diproses hukum. Kalau boleh dihukum mati karena pembunuhan dengan cara mutilasi, pembunuhan berencana dan sistematis,” tandas Bupati Nduga itu.
Menurutnya, pembunuhan yang disertai mutilasi lalu kemudian jasad korban dibuang di beberapa tempat, itu merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi bahkan sangat biadab.
Terkait dengan pembunuhan sadis itu, ia meminta agar proses hukum bagi pelaku dilakukan secara terbuka. bahkan, Pemkab Nduga akan terus memantau dan mendampingi keluarga hingga proses hukum tuntas.
“Saya harap kejadian ini tidak terjadi lagi kepada warga saya. Pembunuhan ini berulang lagi terjadi, tapi yang lain pembunuhan biasa, namun kali ini pembunuhan yang terlalu luar biasa karena dilakukan dengan cara sadis atau mutilasi. Diharapkan kejadian keji ini tidak terjadi lagi kepada warga kami di sini,” ujar Bupati Namia Gwijangge.
Perlu diketahui, jika saat ini jenazah korban masih menjalani autopsi dan pengambilan DNA keluarga. Setelah tuntas maka akan dilakukan pemakaman, namun belum dipastikan apakah dilakukan di Timika atau diberangkatkan ke Nduga.
Namun, sebagai kepala daerah, Bupati Namia Gwijangge mendukung ketegasan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus ini dan berharap Panglima bisa berkomitmen.
Bupati Namia pun menilai jika kasus tersebut sangat rawan, dan untuk mencegah terjadinya konflik yang melebar, maka Bupati beserta jajarannya datang langsung ke Timika untuk ikut memantau proses pencarian potongan potongan tubuh jenazah.
“Ini kasus kriminal murni, namun saya menghimbau kepada masyarakat suku Nduga yang tinggal di sini (Timika), di Nduga atau dimana pun berada tidak boleh membuat gerakan tambaha, membuat provokasi, isu ataupun mengambil tindakan lain yang dapat merugikan kita semua. Kita sepenuhnya serahkan kasus ini pada proses hukum. Jadi saya minta kepada masyarakat sambil menunggu, tetap lakukan aktivitas seperti biasa sampai menunggu proses hukum yang sedang berjalan,” imbaunya.
Ditempat terpisah, Angggota Komisi V DPR Papua, Namantus Gwijangge tekankan, jika Presiden Jokowi dan Panglima TNI sudah memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas.
“Kami sambut baik karena niat untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum. Namun ketika keluarga mempercayakan penyelesaian kasus itu secara hukum, maka pihak berwajib juga harus konsisten untuk selesaikan masalah ini,” tekannya.
Apalagi lanjut Namantus, dari kasus ini juga telah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menebar isu provokatif. Padahal warga Nduga sama sekali tidak berniat melakukan pembalasan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua Laurenzius Kadepa bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM mengutuk keras tindakan yang tidak manusiawi itu, yang dipertontonkan oleh oknum maupun secara institusi.
Bahkan. Politisi Partai NasDem itu sangat menghargai sikap keluarga korban yang memilih penyelesaian kasus ini lewat hukum. Sehingga penanganan kasus ini dikembalikan ke institusi hukum.
“Ini jadi tantangan berat Panglima TNI dalam menjawab ketegasan penyelesaian kasus tersebut, ” ujar Kadepa.
Untuk itu, DPR Papua dan pihak keluarga serta semua pihak terkait menginginkan dibentuk Pansus, untuk mengawal proses ini secara bersama-sama.
“Rekomendasi ini akan mengarah ke Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus ini,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPR Papua lainnya yakni, Las Nirigi mengatakan, masyarakat yang ada di Papua harus mendukung penyelesaian kasus pembunuhan ini.
“Tapi, penyelesaian kasus ini harus benar-benar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negeri ini, agar masyarakat tetap mempercayai adanya aparat keamanan di negeri ini,” pungkasnya. (Tiara).
