“Pernyataan Penarikan TNI-POLRI di Nduga Keliru”
JAYAPURA,- Bupati Kabupaten Nduga, Yarius Gwijangge angkat bicara terkait tragedi kemanusiaan yang menewaskan belasan pekerja dari PT Istaka Karya yang sedang menjalankan proyek jembatan penghubung jalan Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya beberapa waktu lalu.
Ia menerangkan kejadian itu sangat keji dan tidak manusiawi, bahkan dirinya mengutuk kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya, lantaran aksi mereka sangat biadab dan telah melanggar ajaran Tuhan.
“Terkutuklah mereka (KKB-red) yang sudah lakukan pembunuhan dengan cara pembantaian terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Yang mereka lakukan itu cara orang yang tidak punya agama, cara biadab, cara iblis. Semoga Tuhan membalas perbuatan mereka,” hal itu ditegaskannya ketika ditemui di Jayapura, Selasa (1/1) sore.
Dirinya pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kejadian itu, bahkan Ia turut menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban yang ditinggalkan baik dari karyawan PT Istaka Karya maupun dari TNI.
“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas insiden kemanusiaan di Bukit Kabo, Dostrik Yigi, dan penyerangan pos TNI di Mbua kabupaten Nduga awal Desember lalu. Kejadian itu sangat disayangkan, tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi, apa lagi sampai ada korban baik korban jiwa maupun korban luka-luka,” ungkapnya.
Yarius pun berharap kedepannya kejadian serupa tidak lagi terjadi di Kabupaten Nduga, sehingga dirinya mengharapkan aparat keamanan segera mengambil langkah tegas dalam penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata.
“Saya harap tahun ini dan tahun yang akan datang hal itu tidak terjadi lagi. Dan saya sangat menyayangkan kejadian keji itu. Mereka telah melakukan kejahatan yang sangat biadab, maka dari itu silahkan TNI Polri lakukan upaya penegakan hukum terhadap OPM,” tegasnya.
Yarisu menambahkan apabila dalam upaya pengejaran dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap kelompok tersebut, jangan sampai ada masyarakat sipil menjadi korban dikarenakan sejauh ini masyarakat Nduga masih trauma.
“Silahkan aparat melakukan penegakan hukum terhadap kelompok itu, karena negara kita adalah negara hukum, dan tugas TNI Polri ialah sebagai pelindung. Tapi yang saya mau minta jangan sampai masyarakat terganggu,” tegasnya.
Selain kepada keluarga, Bupati Juga meminta maaf kepada pihak TNI/Polri atas pernyataan wakilnya beberapa waktu lalu yang menyatakan agar TNI/Polri di tarik dari Kabupaten Nduga.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan wakil Bupati, secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada TNI/Polri termaksud Bapak Kapolda dan Pangdam Kodam XVII Cenderawasih,” ungkapnya
Ia menerangkan apa yang disampaikan Wakil Bupati merupakan hal keliru, dimana keberadaan TNI-Polri di Kabupaten Nduga, tidak lain untuk menjalankan tugas Negara dan sebagai pelindung rakyat.
“Saya tidak pernah membatasi atau melarang TNI Polri masuk di wilayah Nduga. Itu tugas mereka untuk penegakan hukum. Karena Nduga merupakan bingkai kesatuan NKRI,” jelasnya.
Dirinya pun berharap agar TNI-Polri yang bertugas di Nduga secepatnya melakukan upaya penegakan terhadap kelompok separatis yang telah melakukan aksi keji dan tidak manusiawi terhadap para pekerja dari PT Istaka Karya.
“OPM itu mereka musuh bangsa, penghianat bangsa dan telah mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat, disisi lain mereka telah melakukan kejahatan yang sangat biadab, maka dari itu silahkan TNI Polri lakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok itu,” tegasnya.
Tragedi Mbua berdarah sendiri terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2018. Sebanyak 17 pekerja jalan Trans Papua dibantai dengan sadis oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya, selain menewaskan para pekerja PT Istaka Karya, peristiwa tersebut juga menewaskan satu prajurit TNI dan satu pegawai PUPR.
Hingga kini dilaporkan empat pekerja PT Istaka Karya masih belum diketahui keberadaannya, dan masih terus dilakukan pencarian oleh aparat gabungan.