Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Bupati Mathius : Pembangun Jalan Sentani-Depapre Terkendala Masalah Izin

SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengalami kendala dalam perbaikan jalan dari Kota Sentani Ke Distrik Depapre.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si saat ditanya awak media terkait perbaikan jalan Sentani- Depapre, di Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Rabu (10/1/18).

Menurutnya, kesulitan yang dihadapi pihaknya dikarenakan status atau kewenangan jalan itu ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Kemarin kita waktu membangun Depapre menemui sedikit masalah karena tidak mendapat izin dari Pemprov, oleh karena itu kita tidak lanjutkan pembangunannya,” katanya.

Sebab, lanjut Mathius apabila nanti diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ada temuan.

“Kalau izin tidak diberikan dan kita lakukan pembangunan maka ini akan bermasalah atau dapat menyebabkan temuan. Dikarenakan kewenangan-kewenangannya sudah terbagi. Baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten,” jelasnya.

Dirinya menegaskan, pembangunan awal yang dilakukan pihaknya karena kebutuhan akan jalan tersebut yang merupakan jalan utama penghubung Distrik Depapre dan Kota Sentani.

“Namun keinginan hati kita untuk mambangun jalan ini dibatasi oleh kewenangan diatas. Nah, Pemprov harus peka dengan persoalan ini,” jelas Mathius.

Dikatakan Bupati, pihaknya sudah beberapa kali memberitahukan persoalan jalan itu ke dinas PU Provinsi tetapi responnya kurang.

“Kenapa saya katakan responnya kurang?, karena kerjanya kecil-kecilan seperi jalan di Doyo Baru dan Maribu,” bebernya.

“Saya berharap teman-teman wartawan juga bisa membantu memberitahukan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan pembangunan jalan ini. Sehingga jalan utama ini dapat segera berfungsi dengan baik dan masyarakat tidak lagi mengeluh akan kondisi jalan itu,” harapnya.

Ditambahkan Bupati Mathius, keinginan terbesarnya jalan Sentani-Depapre segera diselesaikan supaya pihaknya dapat mendorong pembangunan dikawasan yang berdekatan dengan pantai dan pelabuhan kontainer.

“Karena wilayah ini akan menjadi kawasan nasional sehingga Pemprov dan pemerintah pusat bertanggung jawab akan kelangsungan pembangunan di Kabupaten Jayapura diwaktu mendatang”, tutup Mathius.