SUGAPA – Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si menekankan tiga hal penting saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2019, pekan lalu di Sugapa. Pertama, para kepala OPD harus proaktif dan tanggap terhadap prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, keluaran dari sebuah kegiatan harus terukur dengan jelas, baik output (hasil) dan juga outcome (manfaatnya). Ketiga, menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak. Serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan.
Dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Intan Jaya, Markus Airori, S.Sos, M.Si, bupati mengatakan, sarana dan prasarana pemerintah dan publik di Kabupaten Intan Jaya masih banyak yang belum selesai. Pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan belum maksimal. Hal ini terlihat angka IPM sebesar 45,68 pada tahun 2017 diurutan ke 25 dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. IPM Kabupaten Intan Jaya berada di atas IPM Kabupaten Puncak yang memiliki kondisi geografis dan konektivitas yang sama dengan wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Lebih lanjut dikatakan Bupati Intan Jaya, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 3,66% mengalami penurunan sebesar 3,51 % dari tahun 2016. Jika dilihat dari rasio panjang jalan terhadap luas kabupaten sebesar 0,013. Melihat kondisi ini, maka masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Oleh karena itu saya ingatkan kepada kepala-kepala OPD agar dalam penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator program dan kegiatan perlu dipertajam agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dan terukur,”harap bupati.
Dan dalam penganggaran kegiatan, lanjutnya, perlu memperhatikan kemampuan APBD kabupaten. Karena tidak semua yang direncanakan dapat dibiayai oleh APBD.
Untuk itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah harus selalu ditingkatkan. Sedangkan hal lain yang harus dilakukan adalah menjalin kerjasama yang sinergi serta terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat. (ros) 