Pasific Pos.com
Papua Tengah

Bupati Intan Jaya : Postur Anggaran Kita Cukup Sehat

NABIRE – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya, selama ini dinilai cukup sehat. Hal ini dibuktikan dengan APBD Kabupaten Intan Jaya yang tidak pernah mengalami devisit.

Hal ini seperti dikemukakan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, Jumat (2/3), saat membagikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Lebih lanjut dikatakan, baru-baru ini kita di Kabupaten Intan Jaya diterpa imbas politik dari pelaksanaan Pilkada tahun lalu. Imbasnya, kata Bupati Natalis Tabuni, membuat roda pemerintahan seperti stagnan. Namun demikian, lanjutnya, APBD di daerah kita termasuk sudah sehat.

Berbicara soal kondisi keuangan daerah, kata dia, Kabupaten Intan Jaya saat ini bertahan denan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berbicara soal opini keuangan ini, Bupati Natalis optimis Pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan mampu mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan syarat, jika kita secara bersama-sama melakukan penertiban aset-aset yang kita miliki.

“Di kabupaten lain banyak yang mengalami devisit tapi bisa meraih opini WTP. Kalau aset-aset kita tertibkan di Intan Jaya, kita bisa memperoleh opini WTP,” ujarnya.

 

OPD Koordinasi dengan Pimpinan

 

Bupati Natalis Tabuni mengingatkan kepada masing-masing OPD, sesudah menerima DPA untuk menindaklanjutinya sesuai dengan aturan yang ada. Selain melakukan proses tindak lanjut seperti misalnya melakukan pelelangan umum, diharapkan juga untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

Koordinasi dengan pimpinan adalah hal penting, karena filosofi APBD yang bertanggung jawab untuk tingkat kabupaten adalah bupati, tingkat kotamadya adalah walikota, tingkat provinsi adalah gubernur dan tingkat nasional adalah presiden.

“APBD tingkat kabupaten itu masih menjadi kewenangan bupati, karena nanti di akhir tahun ada pertanggungjawaban dari bupati. Jika OPD jebol, terakhir bupati sebagai pengambil kebijakan dan keputusan. Sedangkan pimpinan OPD itu sifatnya sebagai pengguna atau user,” ujar Bupati Natalis.

Lebih lanjut dikemukakan Bupati Intan Jaya, semua kegiatan dalam pelaksanaannya harus dikontrol untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Intan Jaya. Dengan tujuan, agar semua kegiatan yang dilakukan itu sinkron dan integral dengan pembangunan nasional.

“Agar semua pihak bisa memiliki pemahaman seperti ini, saya harapkan sering mengikuti Bimtek dan pelatihan agar memiliki wawasan yang luas sehingga kerja menjadi baik bagi masing-masing OPD,” tuturnya. (ros)