Pasific Pos.com
Papua Barat

Bupati Akui Perintahkan Kosongkan Huntara di Susweni

Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Demas P. Mandacan mengakui dirinya yang memerintahkan untuk mengosongkan hunian sementara (Huntara) di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur.

Sebelumnya, Huntara tersebut dibangun untuk warga korban kebakaran di Borobudur, namun karena belum ditempati akhirnya masyarakat Hirouki berinisiatif menempatinya sekaligus menjaganya.

“Huntara dibangun diperuntukan untuk korban kebakaran di Borobudur tidak untuk yang lain. Siapa pun dia tidak diperbolehkan menempati Huntara,” aku Mandacan saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (6/2).

Mandacan mengatakan, bila memang warga Borobudur korban kebakaran tidak bersedia menempati huntara itu, Pemkab Manokwari akan tetap membiarkan huntara tetap kosong.

“Kalau korban Borobudur tidak mau, kita akan siapkan huntara untuk mengantisipasi musibah dikemudian hari dan huntara sudah siap tinggal kita masukan,” ungkap Mandacan.

Bupati menerangkan, Pemkab Manokwari telah menyiapkan opsi pengembangan Huntara kedepan, sehingga harus tetap kosong.

“Kalau anggaran mencukupi kita akan bangun permanen, tetapi tetap disebut huntara sehingga bila ada musibah tinggal dimasukan kesana. Karena kalau ada yang tinggal sulit untuk kasih keluar,” terang Mandacan.

Oleh alasan itulah, orang nomor satu di Pemkab Manokwari ini meminta agar warga Hirouki mengosongkan tempat tersebut.

“Jadi, sekarang yang masuk disitu itu harus keluar, tidak ada perintah dari kepala daerah untuk tempati tempat itu. Jadi, mulai sekarang harus keluar. Mau dibilang tidak terawat tidak ada kompromi, harus keluar,” tegas Mandacan.

Ditanya kenapa sampai saat ini warga Borobudur tidak menempati Huntara, Mandacan mengatakan, karena ada keterlambatan Pemkab Manokwari mencari lokasi pembangunan huntara.

“Karena kita waktu itu tidak bisa cepat cari lokasi untuk bangun huntara. Dan Huntara itu harus kosong, karena suatu saat akan bermanfaat misalnya perayaan tahun emas pekabaran injil, kita bisa tempatkan tamu di huntara itu,” jelasnya seraya meminta kembali huntara dikosongkan.

Sebelumnya, Kelompok Masyarakat Hirouki mengeluhkan sikap BPBD Manokwari yang secara sepihak memerintahkan kurang lebih 152 Kepala Keluarga mengosongkan huntara di Kampung Susweni Distrik Manokwari Timur.

Ketua Kelompok Masyarakat Hirouki Membangun yang juga Ketua RT Setempat Agus Rumbekwan, huntara telah dibangun sejak tahun 2016 lalu yang diperuntukan kepada para korban kebakaran yang terjadi di Kompleks Borobudur Kelurahan Padarni, namun hingga saat ini sekitar 2 tahun 8 bulan, para korban kebakaran tidak kunjung menempatinya dengan alasan huntara tidak layak untuk dihuni.

“Tahun 2017 pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat korban kebakaran sebanyak 3 kali untuk meminta mereka tempati Huntara, namun mereka menolak dengan alasan Pemerintah Daerah harus melakukan ganti rugi rumah yang terbakar dulu, barulah mereka bisa pindah,” Ungkap Agus.

Huntara yang dibangun pada tahun 2016 lalu sebanyak 20 barak rumah tinggal, 1 unit dapur umum serta 1 unit tempat penyimpanan bama dengan alokasi dana kurang lebih Rp. 4 miliar.

“Secara birokrasi kami memang salah dalam hal peruntukan tempati huntara, namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah 65 KK yang saat ini tempati huntara adalah orang asli Papua yang tidak mempunyai rumah layak huni dengan mata pencaharian sehari – hari adalah petani, buruh bagasi, ojek dan bahkan ada pula yang tidak mempunyai pekerjaan. Rata – rata adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Sanggeng, Airkuki, Wirsi dan Arowi yang 1 rumah bisa ditempati oleh 3 – 4 Kepala Keluarga. Secara manusiawi apa salahnya kami menempatkan mereka pada Huntara yang ditinggalkan terbengkalai,” tutur Agus Rumbekwan.

Agus juga menyampaikan, surat intruksi dari Bupati Manokwari dengan Nomor 188.5/82 Tanggal 29 Januari 2018 untuk segera mengosongkan huntara dengan batas waktu pengosongan hunian sementara 1 minggu. [SDR-R3]