Sentani – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembinaan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (22/7/2025) dan dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra J. Tunya, S.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias Rumbewas, S.H., dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jayapura Dr. Abdul Rahman Basri, S.Sos., M.KP.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura Abdul Hamid Toffir, Komisioner KPU Kabupaten Jayapura Leony Suebu, Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura Johny F. Saman, Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Hermanus Kensimai dan sejumlah Kepala Distrik.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., mengatakan, rapat koordinasi pembinaan penyelenggaraan PSU Pilgub Papua ini boleh terlaksana berkat kerjasama antara pihaknya selaku pemerintah daerah dengan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan pihak pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Jayapura.
Dikatakannya, pihak KPU Kabupaten Jayapura hadir dalam kegiatan Rakor menyampaikan sejumlah materi yang berkaitan dengan persiapan dan pentahapan yang sudah dan akan dilakukan menjelang pelaksanaan PSU. Sedangkan, dari pihak Bawaslu Kabupaten Jayapura hadir guna menyampaikan tentang rambu-rambu atau aturan yang harus di patuhi oleh setiap ASN dalam moment PSU Pilgub Papua 6 Agustus 2025 mendatang.
“Jadi, materi yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayapura itu merupakan bagian dari peringatan dini bagi semua ASN di Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura agar tidak terlibat dalam politik praktis,” ujar Wabup Jayapura Haris Richard Yocku yang juga salah satu pembina politik di Kabupaten Jayapura ini.
Selain itu, dirinya juga menyebutkan peringatan dini. Karena di Kabupaten Jayapura pada pesta demokrasi lima tahunan di waktu lalu pernah di cederai oleh ulah atau tindakan dari sejumlah (oknum) ASN yang terindikasi terlibat politik praktis dalam hal dukung-mendukung salah satu pasangan calon.
Untuk itu, Orang Nomor Dua di Kabupaten Jayapura inipun menegaskan, bahwa setiap ASN di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mulai dari yang berkantor di areal Kompleks Perkantoran Gunung Merah Sentani sampai dengan yang berkantor dan berdinas di distrik-distrik, kampung-kampung dan kelurahan agar dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025 mendatang.
Senadan dengan itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra J. Tunya menyatakan, bahwa pihaknya sebagai penyelenggara pemilu sudah sangat siap, untuk menyukseskan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025 mendatang. Kesiapan tersebut dapat terlihat dari semua pentahapan yang sudah di lalui oleh pihak penyelenggara pemilu.
“Kami juga sangat berharap adanya dukungan dari semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura guna mensukseskan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Papua pada 6 Agustus 2025 mendatang,” harapnya.
Selain itu, dirinya menambahkan, untuk penyelenggara di tingkat distrik (PPD), di tingkat kampung dan kelurahan PPS, serta petugas di TPS (KPPS) itu semuanya sudah di bentuk. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan pihaknya dalam mendukung seluruh tahapan menuju pelaksanaan PSU Pilgub Papua.
“Kami juga menyampaikan kepada kepala-kepala distrik, untuk bisa memberikan kesempatan kepada PPD dalam menggunakan fasilitas kantor, guna mendukung rapat-rapat pleno yang akan dilakukan PPD sebelum dan sesudah pemungutan suara,” cetusnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas menekankan, terkait pentingnya menjaga netralitas dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jayapura, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan seluruh staf.
“Kenapa menjaga netralitas itu penting, karena kita di Kabupaten Jayapura dalam proses Pemilu pernah menorehkan catatan kelam. Yakni, di tahun 2017 lalu itu ada sejumlah ASN yang terindikasi terlibat dalam politik praktis,” ungkapnya.
Untuk itu, Zacharias Rumbewas berharap agar PSU Pilgub Papua mendatang dalam proses pelaksanaannya di Kabupaten Jayapura harus berlangsung dengan secara baik. Dengan demikian, citra Kabupaten Jayapura terus menjadi baik dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
