Jayapura – Kepala Bidang Nerwilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Eko Mardiana mengatakan, capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPm) dibedakan menjadi 4 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedangn dan rendah.
Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2018 masih belum merata. Hal itu, kata Eko, tergambar dari tidak ada satu kabupaten pun yang IPM-nya berkategori sangat tinggi.
“Dari 29 kabupaten/kota hanya 4 kabupaten/kota dengan status IPM0 “tinggi”yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura,” jelas Eko, Senin (6/5).
Ditambahkan, kabupaten dengan IPM berstatus “sedang” ada 8 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Boven Digoel.
Eko menyebut, sebagian besar kabupaten berstatus “rendah” sebanyak 17 kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Ndugas, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai.
“Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 29,42. Dilihat menurut komponen pembentuk IPM, nilai setiap komponen Kabupaten Nduga menjadi yang paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Papua,” ujar Eko.
“Nilai tiap komponen IPM tahun 2018 Nduga yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 54,82 tahun yang berarti tiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 54,82 tahun,” jelasnya.
Ditambahkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 2,95 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun di Nduga memiliki peluang untuk bersekolah hanya selama 2,92 tahun atau hanya sampai kelas 2 SD.
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,85 tahun yang berarti penduduk Nduga usia 25 tahun ke atas secara rata-rata hanya menempuh pendidikan 0,85 tahun atau tidak tamat kelas 1 SD, dan angka pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) hanya Rp 4,13 juta per tahun. (Zulkifli)