Pasific Pos.com
Papua Tengah

BPPRD Nabire Target PAD 2018 28 Milyar

NABIRE – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaupaten Nabire tahun 2018 sebesar 28 milyar lebih. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Nabire, Ganis Komarianto.

“Tahun ini, target kita PAD sebesar Rp 28 miliar lebih. Sesuai dengan induknya, mungkin diperubahan kemungkinan ada pertambahan kembali,” ujar Ganis, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (01/02/2018).

Dikatakan Ganis, pendapatan tersebut paling banyak dari BPPRD, yakni hampir 15 milyar. Sementara untuk SPKD penghasil mengalami sedikit penurunan.

“Misalnya kesehatan, pariwisata dan beberapa SPKD lainnya. Penurunan ini disebabkan tahun lalu tidak ada yang mencapai target,” tuturnya.

Menurutnya, disebabkan olen adanya perubahan pimpinan SKPD, bisa saja karena adanya penanbahan OPD baru di lingkungan Pemkab Nabire.

“Sehingga untuk saat ini perlu adanya kesepakatan untuk OPD-OPD penghasil selain mencari potensi yang bisa digali guna peningkatan PAD,” ujarnya.

Untuk itu, kata Ganis, sebagai pengelola pajak dan retribusi daerah, harus semangat dan berupaya namun perlu dukungan dari semua pihak.

“Intinya perlu kesadaran wajib pajak dan retribusi. Sebab dengan kemandirian pendapatan bisa dapat mengurangi ketergantungan dari propinsi maupun purat,” ujarnya.

Sementara Sekretaris BPPRD Kabupaten Nabire, Fatmawati menambahkan, sangat optimis dengan target tahun ini. Selain itu pihaknya akan terus mendata dan menggali obyek–obyek pajak yang baru.

“Kita juga akan memverifikasi kembali data wajib pajak tahun lalu yang masih aktif dan yang sudah tidak beroperasi. Kita akan tingkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak untuk melakukan penagihan tunggakan PAD tahun sebelumnya dan melakukan perhitungan pajak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sehingga langka awal tahun ini pihaknya sudah melakukan dan menyampaikan pengumumam dan himbauwan membayar pajak pada waktunya serta segera melaporkan jenis usaha baru.

“Kami juga akan melakukan penagihan tunggakan pajak PBB-P2, serta memverifikasi ulang data wajib pajak berobyek pajak,” katanya. (tr/ist)