Pasific Pos.com
Papua Barat

BPKP Papua Barat Akui Sedang Audit Pengadaan Tanah Dinas Perumahan

Manokwari, TP – BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat masih melakukan audit investigasi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 1 hektar di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Buyung Wiromo Samudro melalui Korwas Investigasi, Evenri Sihombing mengakui, terkait hal itu, sedang dilakukan audit perhitungan kerugian negara.

“Kami sedang melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, mudah-mudahan tidak terlalu lama sudah bisa kita selesaikan audit perhitungannya,” kata Sihombing kepada para wartawan di Auditorium PKK, Arfai, Manokwari, Senin (26/2).

Menurutnya, dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara, ada beberapa metode yang dipakai untuk mengukur berapa besar hak Negara dan berapa besar uang yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah.

Ia mengaku, dana yang dianggarkan untuk pengadaan tanah seluas 1 hektar senilai Rp. 4,5 miliar, pihaknya sedang mengumpulkan dokumen supaya bisa mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas anggaran tersebut.

Disinggung mengenai nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sihombing menjelaskan, jika dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada daerah tersebut, maka bisa disimpulkan ada indikasi penggelembungan harga, tetapi untuk nilai pastinya, nanti diserahkan ke penegak hukum.

Disinggung siapa pemilik tanah seluas 1 hektar dalam pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, ia menerangkan, berdasarkan dokumen pengadaan, tanah itu hanya milik 1 orang. “Siapa orangnya, saya tidak dapat sampaikan, karena sedang dilakukan audit perhitungan,” tukasnya. [BOM-R1]