Pasific Pos.com
Kota Jayapura

BPKAD Kota Tegaskan Kendaraan Dinas Bukan Milik Pribadi

 

JAYAPURA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay menegaskan bahwa kendaraam dinas bukan milik pribadi.

Kendaraan dinas baik mobil dan motor yang dipakai pejabat harus dikembalikan, bila tidak lagi menjabat di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Hal itu dapat mencegah adanya tindak pidana atas penyelewengan barang milik daerah, yang tidak dikelola secara tepat guna dan sasaran.

“Siapapun berganti pejabatnya, maka harus di kembalikan. Sepanjang barang tidak dalam proses penghapusan,” kata Adolf di kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (7/6/18).

Adolf menghimbau kepada masing-masing organisasi perangkat daerah agar barang yang tidak terpakai harus dibuat berita acara untuk diusulkan segera dilakukan penghapusan hapus karena mekanismenya jelas.

“Mulai dari kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Untuk mobil yang dihapus bagi pejabat negara itu tujuh tahun minimal,” kata Adolf.

Bila sudah masuk proses lelang, kata Adolf, dari Kantor Lelang Negara, karena sudah menjadi keahlian mereka yang tentukan.

“Kami tidak bisa tentukan nalai. Kimi kasi barangnya lengkap dengan harga perolehan, umur, ada akumulasi depresiasi penyusutan, buku berdasarkan neraca,” kata Adolf.

“Rencananya kami ada mau lelang mobil, jumlahnya ada 12, tapi tidak tau kapan karena yang tentukan dari kantor lelang negara,” sambungnya.