Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

BPK Lakukan Pemeriksaan Interim Keuangan Pemkab Jayapura Tahun 2017

SENTANI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan pemeriksaan interim atau pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tahun anggaran 2017 selama 20 hari ke depan yang dimulai pada Rabu (7/2/18) hingga Selasa (27/2/2018) mendatang.

Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, S.E., M.M., kepada wartawan usai pemeriksaan interim, di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Rabu (7/2/18) siang mengatakan pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan awal untuk laporan keuangan tahun anggaran 2017, yang menjadi salah satu komponen evaluasi yang strategis bagi Pemkab Jayapura untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran 2017 lalu.

“Jadi, pemeriksaan awal tahun anggaran 2017 yang dilakukan BPK itu juga termasuk bagian kas, sisa-sisa UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) dari bendahara itu harus disetor dan rekening-rekening koran dari bendahara jika ada sisa juga harus disetor kembali”, katanya.

Subhan juga menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan BPK itu bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dikarenakan, kas itu sangat berpengaruh terhadap Opini WTP. Misalnya, kalau masih ada Rp 500 ribu ke atas saja yang tidak (belum) disetor maka otomatis tidak bisa mendapatkan predikat Opini WTP. Beda juga dengan tindak lanjut temuan-temuan yang biasanya LHP itu diberikan kesempatan selama 60 hari untuk menyelesaikan”, ujarnya.

Pemeriksaan dokumen-dokumen dalam aset itu ada di dalam neraca tercatat sekian jumlah kendaraan yang ada di 53 OPD yang dapat diketahui dari KIB (kartu inventarisasi barang) itu dilihat oleh BPK dan menyandingkannya dengan neraca aset secara dokumentasi sudah OK, kemudian nilai perolehan dan tahun perolehan.

“Pemeriksaan awal dimulai dari Bagian Sekretariat Daerah, karena merupakan tempat parkir banyak kendaraan. Supaya menjadi contoh bagi yang lain karena pengguna anggarannya adalah Sekda selaku pimpinan OPD. Diparkiran Bagian Sekretariat Daerah itu juga kumpul mobil bus pegawai, mobil bupati, mobil wakil bupati serta mobil asisten dan mobil staf ahli”, paparnya.

Selain itu, kata Subhan, tujuan dari pemeriksaan BPK ini untuk melakukan pengecekan atau mengkroscek antara dokumentasi di neraca aset dengan fakta yang ada di lapangan.

“Apakah benar kendaraan-kendaraan itu dipegang oleh siapa, makanya tadi ada pengecekan atau pemeriksaan terhadap nomor rangka serta nomor mesin mobil untuk mencocokkan yang tertera di STNK”, beber Subhan yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Jayapura.

Subhan mengimbau seluruh Kepala OPD dilingkup Pemkab Jayapura untuk dapat membantu kelancaran jalannya pemeriksaan oleh BPK dengan menyiapkan dan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan.

“Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan tahun anggaran 2017 akan dilakukan selama 20 hari di 53 OPD yang ada di lingkup Pemkab Jayapura. Kita berharap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017 ini, Pemkab Jayapura memperoleh hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga di tahun ini kembali meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)”, tukasnya.

Tim auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Papua ini diketuai oleh Richard Febrianto Turnip, SE, M.Ec.Dev, CPSAK, didampingi lima orang tim auditor lainnya yakni Antonius Christian Eko Harianto, SE, (pengendali teknis), Alma Miranda Barus, S.E. Ak. dan Topan Sani, S.H., serta Nurfadylah Amin, S.H.