Jayapura – Badan Pengatur Hiluir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elizabeth Kobak bersinergi dengan menggelar Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas bersama DPR RI di Jayapura, Papua, Senin (26/6/2023).
Ina yang hadir secara daring menyampaikan bahwa pihaknya berharap berharap, distribusi maupun pengawasan BBM dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPH Migas.
“Karena hal ini dapat memberikan dampak positif khususnya kepada masyarakat Jayapura. Saya juga berharap, dengan adanya Program BBM Satu Harga dapat menyelesaikan ketimpangan harga BBM di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T),” ucap Ina.
Dia menilai bahwa hal tersebut sangat berpengaruh pada harga komoditas lainnya. “Dan berujung pada kesejahteraan masyarakat dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itum Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyampaikan, salah satu program BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Hal ini merupakan implementasi untuk mewujudkan energi berkeadilan di tanah air.
“Banyak tantangan di dalam menjalankan dan mengoperasikan BBM Satu Harga ini. Tetapi berkat dukungan kita semua, maka InsyaAllah program ini akan rampung di tahun 2024 dengan jumlah 583 lembaga penyalur,” kata Yapit yang juga hadir secara daring.
Yapit menyebut, untuk Papua, target dari tahun 2017 hingga 2023, akan terbangun 53 penyalur, dan akan ditutup total 83 lembaga penyalur BBM Satu Harga.
Dia menjelaskan bahwa dengan terwujudnya BBM Satu Harga, diharapkan masyarakat dapat terbantu terkait penyaluran BBM dalam segi keamanan dan pendistribusian yang tepat sasaran.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Chris Nuboba, perwakilan Pemerintah Kota Jayapura, Sales Area Manager Retail Papua, Alam Kanda Winali, dan Sales Branch Manager Rayon 1 Papua Wicaksono Ardi Nugroho dan peserta dari berbagai elemen masyarakat. (Sari)
