Pasific Pos.com
Papua Barat

BNN Papua Barat Buat Terobosan Baru Pengurusan SKPN

Manokwari, TP – BNN Perwakilan Papua Barat membuat terobosan baru untuk bakal calon anggota legislatif dan eksekutif yang ingin mendapat Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKPN).

Kepala BNN Perwakilan Papua Barat, Brigjen Pol. Untung Subagyo mengatakan, meski SKPN bukan cuma berlaku untuk calon legislative dan eksekutif, tetapi berlaku juga kepada pencari kerja dan pelajar.

Namun, BNN lebih menitikberatkan atau lebih memprioritaskan kepada calon legislative dan eksekutif. “Supaya ketika lolos pemilihan nanti, yang bersangkutan tidak mudah terjerat narkoba,” kata Subagyo kepada para wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (12/7).

Diutarakannya, hal utama yang harus dipenuhi pemohon SKPN yakni mengikuti wawancara, dimana pertanyaannya seputar dampak narkoba. Selain itu, pemohon harus terbuka menyampaikan apakah dirinya pernah mengonsumsi narkoba atau tidak, atau kerabat dan keluarganya bagian dari penyalahgunaan narkoba.

Lanjut dia, hasil wawancara akan dibuktikan dengan tindakan pengambilan urine dari calon pemohon SKPN. Tujuannya, ungkap Subagyo, supaya ketika duduk sebagai pejabat daerah, diharapkan bisa menjadi benteng atau perpanjangan tangan tugas BNN, memberantas narkotika di Papua Barat, salah satunya melalui penerbitan perda tentang larangan dan sanksi terhadap penyalahguna narkotika.

“Sampai saat ini, pengurus SKPN khusus bagi para legislatif dan eksekutif sudah cukup banyak, karena pemohonnya dari kabupaten-kota yang ada,” tambah dia.

Meski begitu, ia mengaku sampai detik ini, pihaknya belum mengindentifikasi ada calon legislatif dan eksekutif yang positif menggunakan narkoba.

Ditanya apakah mereka yang terindikasi narkotika tidak akan mendapat SKPN, ia menerangkan, SKPN tetap dikeluarkan untuk pemohon yang terindikasi dan tidak terindikasi narkoba.

“Tetap kita keluarkan, kewenangan selanjutnya mau diloloskan atau tidak, dikembalikan ke kewenangan KPU,” pungkas Subagyo. [BOM-R1]