MERAUKE,ARAFURA,-Kasat Polairud Polres Merauke, AKP Sakka,SH,MH mengemukakan bahwa pihaknya menyambut baik dilaksanakannya Sekolah Lapang Iklim (SLI) Nelayan yang digagas pihak BMKG apalagi terdapat kurang lebih 700 nelayan dan nahkoda di perairan Merauke yang harus mengetahui tentang perkembang situasi dan kondisi perairan. Diharapkan BMKG dapat semakin berkembang dan dapat masuk ke wilayah pelosok yang terdapat kelompok-kelompok nelayan maupun kelompok-kelompok pengguna perairan, termasuk penumpang di wilayah perairan agar mereka dapat memahami tentang kondisi perairan.
Diakui bahwa BMKG belum terlalu dikenal oleh masyarakat perairan karena itu selalu menjadi potensi konflik antara Sahbandar dengan nelayan dan antara kepala pelabuhan perikanan dengan nelayan. Sebab ketika nelayan dilarang berlayar pasti akan mengajukan protes karena mencari ikan sudah menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari. Padahal pihak Sahbandar dan kepala pelabuhan sama sekali tidak menghalangi mereka mencari nafkah namun pelarangan itu semata-mata untuk keselamatan mereka.
“Jadi mereka harus memahami bahwa dilarang berlayar demi keselamatan mereka dan ini sudah menyangkut nyawa. Bahkan tidak hanya nyawa, jika terjadi sesuatu di laut mereka juga akan kehilangan harta benda,”terangnya di hadapan peserta SLI Nelayan di Coreinn Hotel belum lama ini. Ia menjelaskan, ketika terjadi cuaca buruk dan ombak besar di tengah-tengah laut maka tidak ada pohon atau tali yang bisa dipegang untuk menyelamatkan diri. Untuk itu dengan semakin eksisnya BMKG maka diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para nelayan sehingga tidak lagi mengajukan protes jika ada larangan berlayar.
Instansi-instansi yang bertugas dan bertanggung jawab di wilayah perairan juga memiliki program yang cukup banyak salah satunya program yang diusung Polairud berupa Binmas Pantai dan dari perikanan terkait dengan program khusus untuk nelayan. “Sasaran kami adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok nelayan dari batas negara mulai Torasi, PNG hingga Muara Digul dimana terdapat kantong-kantong kelompok masyarakat kurang lebih ada 80. Bukan dalam hal kampung administratif namun hanya berupa kelompok masyarakat. Mereka masih sangat membutuhkan informasi dan pencerahan dari BMKG oleh sebab itu BMKG diharapkan dapat masuk hingga ke pelosok,”harapnya.