Pasific Pos.com
Papua Barat

BKKBN-Pemangku Kepentingan Samakan Persepsi Dukung Kampung KB

Manokwari, TP – BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Daerah dalam rangka Mendukung Kampung KB. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dari semua stakeholders dan mitra terkait dari organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten/kota tentang pembangunan Kampung KB di wilayah masing-masing. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston, Manokwari, Kamis (7/6).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Benyamin Lado menjelaskan, penyamaan persepsi penting karena program dan kegiatan yang akan dilakukan di kampung sebenarnya sudah ada di setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi, supaya menjadi satu dan mencapai tujuan, maka perlu dilakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama guna membangun Kampung KB sebagai suatu lokus yang paling kecil di masyarakat yang nantinya akan menjadi wilayah berkembang dan maju dengan masyarakat yang berkualitas.

Untuk membangun kemitraan dengan OPD terkait lainnya, menurut dia, BKKBN membangun komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait. Sebab program dan kegiatan itu sebenarnya sudah ada di masing-masing OPD di kabupaten/kota dengan sasaran yang sama yaitu masyarakat. Tinggal dikomunikasikan supaya masalah yang dihadapi masyarakat ditanggulangi oleh OPD terkait.

“Saat ini, di Papua Barat sudah terdapat 197 Kampung KB. Di setiap distrik terdapat satu Kampung KB. Di tahun 2018 akan ditambah lagi 194 Kampung KB lagi,” sebutnya.

Selama ini masih ada anggapan bahwa KB menghambat perkembangan jumlah penduduk di Papua. mengenai anggapan itu, menurut Lado, sebenarnya program KB bukan untuk membatasi kelahiran, tetapi mengatur kelahiran supaya kehamilan merupakan kehamilan yang sehat dan terjadi pada usia matang dan dengan jarak yang ideal. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan sehat, mendapat asupan gizi yang cukup, serta ibu melahirkan pun tetap aman, sehat, dan tidak terjadi kematian pada ibu melahirkan.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan melalui Asisten II Setda Papua Barat, Jakonias Sawaki mengatakan, bila mendengar tentang Kampung KB, kesan dalam benak adalah suatu hunian yang serba kekurangan yakni kumuh, terpencil, dan jauh dari keramaian. Kampung KB merupakan salah satu penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terpadu dengan lintas sektor pembangunan terkait yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna mendekatkan pelayanan untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga berkualitas.

“Kegiatan pengintegrasian kemitraan ini untuk menyatukan komitmen guna membangun Kampung KB karena Kampung KB adalah miniatur program lintas sektor. Dibentuknya Kampung KB karena program KB tidak terdengar lagi gaungnya seperti pada masa Orde Baru,” ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam wangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tak hanya itu, untuk mengangkat kembali program KB guna menyongsong tercapainya bons demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2010-2030.

Pembentukan Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Kampung KB juga bertujuan meningkatkan peran seluruh stakeholders dan masyarakat serta meningkatnya sinergitas pembangunan.

“Kegiatan integrasi kampung bersama mitra dan pemangku kepentingan yakni bertujuan meningkatkan pengetahuan guna memberikan pelayanan berkseinambungan tentang program KKBPK di masyarakat. Oleh karena itu, melalui kegiatan tersebut para peserta diharapkan berkontribusi dalam mendukung program guna terwujudnya keluarga berkualitas,” tukasnya.

Kegiatan Pengintegrasian Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Daerah dalam rangka Mendukung Kampung KB dihadiri oleh para kepala OPD terkait KB di kabupaten/kota se-Papua Barat. Selain itu, hadir juga dari OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (CR44)