Pasific Pos.com
Info Papua

BKD Dilarang Terima Mutasi ASN Dari Kabupaten/kota

JAYAPURA,- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua dilarang menerima mutasi pegawai dari kabupaten/kota ke provinsi.

“jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua saat ini telah mencapai sekitar 13 ribu orang. Saya harap kepala BKD jangan menerima pegawai dari kabupaten/kota, pegawai kita di provinsi banyak sekali,” tegas Sekda Papua, Hery Dosinaen,S.IP.M.KP.M.Si kepada wartawan di Jayapura, Rabu (30/1/2019).

Saat ini, kata Sekda,  beban Pemprov sangat berat setelah adanya pengalihan guru SMU/SMK provinsi yang mana seluruh hak-hak guru menjadi tanggungjawab provinsi.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda, mengaku, larangan mutasi pegawai dari kabupaten/kota sesuai dengan edaran Gubernur tahun 2016 bahwa Pemprov Papua tidak menerima mutasi dari kabupaten/kota bahkan dari luar Papua.

“Selama ini kita sudah dilakukan sesuai dengan surat edaran tersebut. Namun karena ada kebutuhan lain, sehingga kami terima namun karena dari sisi edaran tersebut tidak boleh menerima mutasi,” bebernya.

Diakuinya, saat ini Pemprov Papua sedang melakukan penataan kepegawaian provinsi Papua.

“Kami sedang mendata pegawai yang benar-benar aktif di provinsi, sebab setelah dilakukan pendataan sebagian pegawai sudah tidak  ada di provinsi. Namun namanya masih ada di provinsi serta gajinya masih terdaftar di provinsi,” pungkasnya.