Pasific Pos.com
Papua Barat

Biaya Pendidikan Tinggi, Parjal Pertanyakan Kebijakan Pemerintah

Manokwari, TP – Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, kembali mempertanyakan kinerja Tim Saiber Pungutan Liar (pungli) dan Ombusman RI Perwakilan Papua Barat dalam pengawasan biaya pendaftaran di semua jenjang pendidikan di Provinsi Papua Barat.

        Panglima Parjal Papua Barat, Ronald Mambeuw mengatakan, jika selama ini ada pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga ini, maka pengawasannya sudah sejauh mana dan harus segera di publikasikan kepada publik melalui media massa.

        “Pengamatan dan survei yang selama ini kami dilakukan. Kami menilai biaya pendidikan sangat memprihatinkan bagi rakyat atau orang tua murid yang ekonominya rendah,” kata Mambeuw kepada Tabura Pos via ponselnya, minggu (15/7).

        Oleh karena itu, kata Membeuw, apakah ada solisi dari Ombusman RI Perwakilan Papua Barat, Tim Saiber Pungli dan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota terkait persoalan biaya pendidikan di Papua Barat, khususnya Manokwari yang setiap tahun melambung tinggi.

        “Kami minta agar Ombusman RI Perwakilan Papua Barat, Tim Saiber Pungli yang notabenenya di fasilitas oleh pemerintah agar lebih jeli dan tegas dalam menjalankan tugas pokoknya,” tegas Mambeuw.

        Ia menambahkan, orang tua murid yang ekonominya lemah, hari ini dibungkam dan tidak berdaya mengungkapkan keluhan dan perasaan mereka terhadap tingginya biaya pendidikan di wilayah Papua Barat.

        “Seragam sekolah, osis, biaya pembangunan, dan biaya lain. Apakah harus ditanggungkan kepada mereka? Kalaupun di bebankan, maka tidakkah ada kebijakan pemerintah terhadap siswa-siswi yang ekonominya lemah,” tanya Mambeuw. [FSM]