MERAUKE,- Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menerima kunjungan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dalam rangka konsolidasi resolusi permasalahan daerah melalui pembentukan kantor DPD di ibu kota provinsi bertempat di kantor gubernur, Sabtu (13/9).
Hasan Basri selaku Ketua PURT DPD RI dalam kesempatan itu turut membacakan kesepakatan bersama berisi sejumlah point penting antara lain, dukungan penuh Pemerintah Papua Selatan terkait pembentukan kantor DPD RI dengan menyiapkan lahan hibah beserta pembangunannya bersamaan dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan selanjutnya ditetapkan dalam master plan.
PURT mendukung upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan dan akan memfasilitasi untuk mengkomunikasikan serta koordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Hasil konsolidasi akan ditindak lanjuti secara teknis dan administratif oleh sekretariat jenderal DPD RI.
Hasan menjelaskan, menurut undang-undang, DPD RI berkantor di pusat dan di daerah. Kunjungan kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya yang pernah dilakukan pada tahun 2023 lalu dan diterima langsung oleh Pj.Sekda. Diskusi telah dilakukan guna membahas persiapan pembentukan kantor DPD RI.
“Kami banyak berdiskusi dan beliau merespon positif aspirasi kami sehingga ketika pembangunan kantor pusat pemerintahan Papua Selatan berjalan juga dapat berdiri kantor DPD RI,”terang anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara ini.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dan OPD terkait dapat menjalin komunikasi dengan DPD RI tentang aspirasi maupun pemikiran-pemikiran yang hendak disampaikan. “Silahkan, kami sangat terbuka karena sudah menjadi tugas kami untuk mensuport daerah. Jika ada hal-hal yang dibutuhkan untuk kami di DPD silahkan disampaikan dan akan kami bawa ke pusat sebagai bagian dari tugas kami dalam mendukung Papua Selatan,”jelas Hasan.
Sementara itu Gubernur Apolo menjelaskan, pembangunan kantor gubernur, kantor DPRP dan MRPS dibangun menggunakan APBN karena APBD khusus Papua Selatan tidak mencukupi untuk pembangunan ketiga kantor tersebut.
Oleh karena itu Papua Selatan membutuhkan dukungan agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan. Menyinggung soal pembangunan kantor DPD di kawasan pusat pemerintahan, gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Papua Selatan tetap mendukung dan akan terus mengawal.
Ia juga menyampaikan tentang sejarah perkembangan Papua dimana saat itu Papua baru memulai untuk membangun ketika daerah lainnya seperti Aceh dan Maluku telah lebih dahulu membangun pascaIndonesia Merdeka.
Papua baru saja bergerak untuk membangun sekitar 1961, untuk itu sangat membutuhkan dukungan. Itulah sebabnya Papua meminta ada kekhususan, salah satunya melalui afirmasi. Papua di wilayah pantai masih cukup baik, tapi wilayah pegunungan masih jauh.
Gubernur mengapresiasi DPD RI yang sudah memperjuangkan agar dana Otsus tidak dipangkas oleh pemerintah pusat. Pasalnya, dana Otsus diperuntukkan untuk percepatan pembangunan di Papua, sehingga jika pemerintah pusat melakukan pemotongan maka Papua semakin tertinggal.(iis)
