Pasific Pos.com
Papua Barat

Berkas Penyelidikan Dana Hibah ke KPU ‘Hilang’ di Kejari Manokwari?

Kasie Pidsus: Kalau untuk kasus lama lainnya, kami tidak tahu

 

Manokwari, TP – Masyarakat mempertanyakan sejauh mana laporan pertanggungjawaban dana hibah daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 506 miliar lebih yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.

Direktur Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar) Provinsi Papua Barat, Metuzalak Awom, SH mengatakan, nilai dana hibah daerah yang diberikan Pemprov Papua Barat ke KPU Provinsi Papua untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, angkanya sangat signifikan, sekitar ratusan miliar Rupiah.

“Memang betul anggaran ini digunakan untuk kepentingan daerah, tetapi pertanyaannya, sejauhmana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua Barat. Yang kami tahu, pertanggungjawaban pernah diproses dan sudah disampaikan di tingkat kejaksaan, tetapi hari ini, perkaranya tidak jelas, posisi terakhir ada di mana,” ungkap Awom kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (6/3).

Oleh sebab itu, Awom berharap penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari yang sempat menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana sebesar Rp. 506 miliar ini, memberikan penjelasan terhadap publik.

“Artinya, apakah dugaan kasus ini dinyatakan selesai atau tidak? Kalau kasus ini dinyatakan selesai, kapan selesainya dan harus dimuat di media massa supaya rakyat Papua Barat tahu,” tukas Awom.

Menurut Awom yang juga praktisi hukum ini, kejaksaan memiliki standar penanganan masalah. “Kalau hari ini pejabat baru di lingkungan Kejari Manokwari mengatakan mereka tidak mengetahui perkara ini karena dipegang pejabat lama, maka bagi Jangkar bukan menjadi alasan. Mengapa, pejabat boleh pindah, tetapi jabatannya tetap ada. Jadi, tidak bisa kalau pejabat baru mengatakan tidak mengetahui berkas perkara sebelumnya,” tukas Awom.

Lanjut dia, jika memang berkasnya tidak ada, maka tidak tertutup kemungkinan pihaknya bisa membuat laporan terkait penghilangan barang bukti atau sengaja membuat perkara ini menjadi kabur. Ia menekankan, Jangkar akan tetap mengawal hal ini.

“Kami harap dalam waktu dekat, jaksa harus mengumumkan sejauhmana proses penyelidikan dana hibah yang diberikan ke KPU Provinsi Papua Barat, sehingga menjadi jelas bagi masyarakat yang rindu akan adanya penegakkan hukum dan pertanggungjawaban dari sisi anggaran secara transparan dan akuntabel. Ini harus nyata, karena ini uang rakyat,” tukasnya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini menjelaskan, Pemprov Papua Barat harus menyampaikan ada pertanggungjawaban dana hibah, tetapi kalau pertanggungjawaban ada, kenapa dilakukan penyelidikan oleh pihak kejaksaan.

“Artinya, ada dugaan. Kita tidak menuding, tetapi yang namanya dugaan bisa jadi perkara, tetapi juga tidak jadi perkara. Sejauh yang kita ketahui, dugaan hanya ada di penyelidikan yang dilakukan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintahan. Penyelidikan di internal pemerintahan bersifat rekomendasi-rekomendasi dan memberikan supervisi, tetapi kalau sudah jatuh ke tangan penyidik, sesungguhnya ini harus dipertanyakan,” ungkap Awom.

Lanjut dia, jika seseorang sudah dipanggil dan diperiksa pihak kejaksaan, itu artinya ada unsur, apakah dia selaku saksi atau apa. “Kalau memang ada panggilan secara hukum, maka jaksa harus menerbitkan SP3 bahwa dugaan kasus tersebut tidak terbukti. Namun, kalau tidak ada SP3 dan berkasnya hilang begitu saja, maka ada unsur kesengajaan menghilangkan perkara atau membuat perkara menjadi kabur,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Manokwari, Muslim, SH yang dikonfirmasi Tabura Pos di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, dirinya baru pindah, sehingga tidak tahu tentang penyelidikan dana hibah dari Pemprov Papua Barat ke KPU Papua Barat.

“Kita baru pindah, jadi tidak tahu soal dugaan kasus tersebut. Berkas perkara yang kami terima dari pejabat sebelumnya hanya dugaan kasus korupsi di Kabupaten Teluk Wondama tahun 2010, tetapi kami sudah ada putusan dari pengadilan. Kalau untuk kasus lama lainnya, kami tidak tahu, karena kami pindah hanya berkas perkara korupsi di Kabupaten Teluk Wondama yang kami terima,” kata Muslim. [FSM-R1]