Pasific Pos.com
Papua Barat

Belum Diadakan Fit and Proper Test, Ombudsman Menilai Ada Kepentingan Terselubung

Manokwari, TP – Anggota DPR-RI asal Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie menduga adanya dugaan benturan kepentingan, sehingga proses fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua Barat terkantung-katung di Komisi A DPR Papua Barat.

Hal senada dilontarkan Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait belum diselenggarakannya fit and proper test calon komisioner KIP Papua Barat dan KPID Provinsi Papua Barat.

Plt. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat, Yules Rumbewas menilai ada kepentingan-kepentingan terselubung di balik penyebab belum terbentuknya KIP dan KPID.

“Kita mencurigai beberapa anggota DPR Papua Barat punya kepentingan yang berdampak kepada belum terbentuknya KIP dan KPID sampai hari ini,” ungkap Rumbewas kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Senin (19/2).

Menurutnya, belum terbentuknya KIP dan KPID hingga detik ini, itu karena disengaja oleh oknum-oknum anggota DPR Papua Barat untuk menunda hal itu, karena adanya kepentingan.

Padahal, Rumbewas mengatakan, pembentukan KIP dan KPID merupakan amanat undang-undang, sehingga ketika KIP dan KPID belum dibentuk, berarti DPR Papua Barat telah melangkahi undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu, ia mendesak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan secepatnya mengambil langkah untuk mendesak Komisi A DPR Papua Barat segera mengadakan fit and proper test.

Diungkapkan Rumbewas, Provinsi Papua Barat dalam penilaian Ombudsman sejak 2014 sampai sekarang, penerapan perizinan masuk dalam kategori merah, dimana pelayanan publiknya masih buruk.

Untuk itulah, ia menerangkan, dengan segera dibentuknya KIP dan KPID, maka akan sangat membantu tugas Gubernur dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik, khususnya terkait keterbukaan informasi publik.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga harus ikut mendorong terbentuknya KIP dan KPID,” pungkas Rumbewas.

Sebelumnya, Jimmy Idjie juga angkat bicara terkait belum diselenggarakannya fit and proper test calon komisioner KIP dan KPID Provinsi Papua Barat.

“Pengalaman saya, biasanya itu ada benturan kepentingan. Artinya mungkin mereka punya keinginan si ini harus, nah ini tidak terpenuhi, lalu kemudian mereka menghambat dengan cara begitu atau juga ada titipan lain mereka,” ungkap mantan Ketua DPR Papua Barat ini kepada para wartawan di Anggrem, Manokwari, beberapa waktu lalu.

Diharapkan kader PDI Perjuangan ini, karena pentingnya komisi ini, Komisi A berkenan segera menyelesaikan, sehingga mereka bisa segera dilantik dan menjalankan tugasnya.

“Itu saja harapan saya. Jangan terlalu dipolitisir, mereka harus bekerja, karena tugas dan tanggung jawab mereka cukup penting,” tegasnya.

Tugas dan tanggung jawab mereka, tambah Jimmy Idjie, itu sangat penting untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengingatkan mereka yang berkepentingan supaya arus informasi itu bisa dikendalikan.

“Informasi itu harus mendidik. Informasi itu harus menyejukkan suasana. Jangan informasi itu turut serta memperkeruh suasana di daerah. Kira-kira seperti itu,” pungkasnya. [BOM-R1]