Jayapura – Pemilihan Umum Ulang (PSU) Provinsi Papua menyisakan beberapa hari jelang pelaksanaan pada 6 Agustus 2025.Semua pihak diharapkan turut berpartisipasi menjamin jalannya PSU yang aman dan lancar.
Terkait pilihan, tentu semua orang khususnya warga Provinsi Papua memiliki pertimbangan masing-masing, baik untuk pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, maupun pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Matius Fakhiri, dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Akademisi Papua, Marinus Yaung kepada media ini mengutarakan pendapatnya terkait kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut. Dikatakan, Orang Papua harus sadar bahwa pilihan politik dia di PSU tanggal 6 Agustus 2025, sangat menentukan masa depan Papua.
“Pilihlah Gubernur Papua yang memiliki kemampuan memahami dengan baik ancaman yang akan datang atas orang Papua di masa depan, dan mampu menyiapkan strategi rencana aksi untuk mengatasi ancaman tersebut,”kata Marinus, Sabtu (2/8/2025).
Ia menyebutkan jika salahsatu indikasi untuk dapat menganalisa kemampuan adalah perihal Ancaman dan Gangguan. Baik terkait keamanan maupun sektor perekonomian/keuangan.
“Diantara MDF dan BTM, yang memiliki kemampuan membaca dan menganalisis ancaman dengan segala dinamika di lapangan, dan mampu menyiapkan rencana aksi mengatasi ancaman tersebut, adalah MDF. Karena kemampuan membaca dan menganalisis ancaman di depan, adalah pekerjaan sehari – hari MDF selama berkarir di kepolisian,”katanya.
Menurutnya, ancaman paling serius terhadap Indonesia saat ini adalah krisis keuangan dan ekonomi, dimana utang negara dan bunga utang jatuh tempo yang harus dibayar pada Juli 2025 sebesar 1.250 trilyun atau sekitar 53 persen dari target penerimaan negara tahun ini sebesar 2.390 trilyun.
Selain beban utang negara, terjadinya penurunan daya beli masyarakat, dan stagnasi penerimaan pajak, serta minimnya infrastruktur fiskal negara lainnya, membuat keadaan ekonomi dan keuangan negara akan semakin sulit ke depan.
Situasi ancaman krisis ekonomi dan keuangan ini, yang menyebabkan Presiden Prabowo melakukan rekonsiliasi politik, memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, demi memperluas dukungan politik dan legitimasi dari basis akar rumput partai politik.
Dukungan politik yg luas penting karena nantinya Presiden Prabowo akan mengambil kebijakan – kebijakan strategis yang tidak populer, untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan keuangan.
Misalnya Presiden akan memotong atau menghentikan dana desa, atau Presiden akan melakukan evaluasi lagi terhadap dana otsus Papua, yang akan membuat uang mengalir dari pusat ke Papua, semakin berkurang.
“Pemda – pemda di Papua akan semakin kesulitan untuk menjalankan program-program strategis pembangunan karena rung fiskal daerah yang terbatas dan berkurang cukup signifikan.
“Dari konteks ancaman keuangan nasional ini, maka rakyat Papua saat memberikan suara PSU nantinya, harus memilih Gubernur yang didukung oleh partai mayoritas di Parlemen nasional, karena partai politik yang diberikan kewenangan undang – undang membuat kemitraan hukum dengan mitra strategis keuangan dan pembangunan. Baik mitra dalam negeri maupun luar negeri. Mathius Derek Fakhiri ( MDF) memenuhi kriteria ini dibandingkan BTM,”ucapnya.
Selain itu, soal kepercayaan Jakarta kepada elit Papua, sebagai instrumen strategis pengalokasian keuangan negara untuk pembangunan Papua, sebagai salah satu syarat untuk mengadapi ancaman krisis keuangan dan pembangunan ekonomi di Papua ke depan. MDF lebih dipercaya oleh Jakarta dibandingkan BTM.
“Terakhir soal jaringan politik dan birokrasi, sebagai instrumen pendukung utama untuk memperkuat aliran dukungan finansial terhadap keuangan daerah di Provinsi Papua, jaringan MDF lebih luas dan lebih besar dari BTM. Jaringan politik dari koalisi partai pendukung dan jaringan birokrasi, yang dikuasai oleh beberapa ” kawan – kawan dekat MDF ” dari institusi kepolisian, akan sangat mempermudah dan memperlancar segala urusan transaksi finansial utk kepentingan pembangunan Papua ke depan,”katanya.
“Saya meyakini bahwa mayoritas pemilih di Provinsi Papua adalah pemilih rasional. Karena itu, mereka akan memilih Paslon Mariyo atau BTM – CK, berdasarkan logika rasionalitas mereka, demi untuk masa depan Papua yang lebih,”imbuhnya.
