Pasific Pos.com
Papua Barat

Beberapa Rumah Dalam Suatu Pekarangan Hanya Bayar 1 Retribusi

Manokwari, TP – Kepala Kelurahan Manokwari Timur, Yohanes R. Rosres mempertanyakan mekanisme pembayaran retribusi sampah untuk rumah-rumah yang berada dalam satu pekarangan.

Pertanyaan itu disampaikan dalam sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2011 dan Perbup Manokwari Nomor 60 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kantor Kelurahan Manokwari Timur, Kamis (20/6).

Di samping itu, ia berharap para ketua RT mengikuti sosialisasi dan mempertanyakan hal-hal mendasar terkait pengangkutan sampah dan pembayaran retribusi.

Ia mencontohkan, hal yang perlu dipertanyakan, yakni pembayaran retribusi sampah untuk para ketua RT yang jauh dari jalan protokol. Sebab, lanjut dia, dalam Perbup itu ada besaran retribusi yang harus dibayarkan, misalnya untuk warung makan sebesar Rp. 150.000 dan rumah tinggal Rp. 50.000 per bulan.

“Jangan sampai dalam 1 keluarga, dalam 1 pekarangan. Contohnya, saya di rumah ada tiga rumah, mungkin siapa tahu ada keberatan bila 1 rumah bayar Rp. 50.000,” jelas Rosres.

Menurutnya, itu perlu dipertanyakan para ketua RT supaya dalam melanjutkan sosialisasi ke masyarakat, tidak menjadi perdebatan dengan masyarakat.

Seorang ketua RT, Asmidin Kasiren mempertanyakan mekanisme pembayaran retribusi sampah jika warga tidak mempunyai rekening BNI, apalagi masyarakat tidak semua memiliki penghasilan tetap.

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Bidang Penagihan, Bapenda Kabupaten Manokwari, Sius N. Yenu menegaskan, apabila ada 3 rumah dalam suatu pekarangan, maka hanya 1 rumah saja yang membayar retribusi sampah.

Namun, lanjut dia, jika ada warga yang mempunyai 3 rumah di lokasi berbeda, seperti 1 rumah di Wosi, Sanggeng, dan di tempat lain, maka pembayarannya untuk setiap rumah.

“Jika ada warung bersamaan dengan rumah dalam suatu lokasi, cukup dibayar satu saja. Jika warung di wilayah lain dan rumah di wilayah lain, pembayaran dilakukan masing-masing,” jelas Yenu.

Untuk membayar retribusi sampah, ia menjelaskan, warga tidak harus membuka rekening di BNI, cukup membayar dengan memanfaatkan TapCash (kartu) yang diberikan pihak BNI.

Kartu itu, jelas Yenu, tinggal dibawa ke tempat yang ada pelayanan untuk pengisian dengan batas maksimum pengisian Rp. 1 juta. Apabila sudah diisi, ia menambahkan, jika ingin membayar retribusi sampah, TapCash dibawa ke kantor kelurahan atau lokasi pelayanan pembayaran retribusi memakai TapCash untuk melakukan pembayaran.

Ia menuturkan, para ketua RT mempunyai peran penting untuk meneruskan sosialisasi ke masyarakat, karena ketua RT dan RW yang mengetahui masyarakatnya. “Jika sudah didata dan ada persoalan, bisa menghubungi Bapenda untuk bantu melakukan sosialisasi ke masyarakat,” imbuhnya.

Sesuai Perbup Retribusi Sampah, sambung dia, besaran retribusi untuk rumah tinggal Rp. 50.000/bulan dan jika Rp. 50.000 dibagi 30 hari, setiap hari hanya Rp 1.667 atau dibulatkan Rp. 1.700. “Naik ojek saja Rp. 5.000. Ini Rp. 1.700, harga pinang lebih mahal dari ini, harga rokok lebih mahal dari ini,” tukasnya.

Ketua RT lainnya, Sukar, mempertanyakan besaran dan tata cara pembayaran retribusi sampah untuk asrama dan rumah susun (rusun), sebab di wilayahnya ada asrama dan rusun. Lanjut dia, di wilayahnya, ada asrama yang dihuni beberapa keluarga. Pertanyaannya, apakah pembayarannya per keluarga atau diwakilkan.

Ia mengungkapkan, di wilayahnya ada 3 bak sampah dan setiap hari ada truk yang mengangkut sampah dari bak-bak sampah tersebut. Terkadang, kata dia, mereka memberikan uang rokok untuk sopir truk pengangkut sampah secara sukarela.

“Apakah cukup perwakilan dari RT yang bayar atau seluruh warga harus membayar? Sebab, dari warga membayarnya, potong gaji di juru bayar, termasuk juga untuk rusun, karena di situ ada 2 rusun,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari, Fredy Risamasu menjelaskan, dalam Perbup tentang Retribusi Sampah itu untuk objek-objek yang disesuaikan tarifnya.

Untuk Perda tentang Retribusi Sampah pada 2011, itu berlaku untuk objek-objek yang tidak disesuaikan tarifnya. Kemungkinan, retribusi sampah untuk asrama dan sejenisnya ada dalam Perda yang belum disesuaikan tarifnya.

“Nanti kita coba cek lagi yang Perda 2011 itu, kalau memang ada, asrama itu ada sendiri lagi, beda rumah tangga dengan asrama. Walau nanti dalam Perda 2011 ada retribusi untuk asrama, saya belum tahu mekanisme perhitungannya,” ujar Risamasu.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari, Yonadab Sraun menegaskan, sebelum penerapan Perda tentang Retribusi Sampah, tidak ada penarikan retribusi dari petugas DLH. Oleh sebab itu, kata Sraun, para sopir pengangkut sampah dilarang meminta uang pengangkutan sampah ke masyarakat.

Namun, lanjut Kepala DLH, apabila ada masyarakat yang memberi dengan sukarela dan ikhlas tanpa diminta, itu tidak masalah. Menurutnya, setelah penerapan Perda itu pada 1 Juli 2019, masyarakat wajib membayar retribusi, tetapi pembayarannya tidak melalui DLH, melainkan TapCash BNI. [BNB-R1]