Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Beberapa Daerah Dianggap Potensi Konflik Pilkada

 

Jayapura,- Komnas HAM perwakilan Papua memprediksi beberapa daerah di Papua dianggap berpotensi bakal terjadi konflik atau gesekan di masyarakat saat pelaksanaan pilkada (pilgub), Rabu 27 Juni 2018.

Kepada wartawan, Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan,, daerah itu yakni lima dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini, dan beberapa kabupaten di pegunungan serta wilayah pantai yang tidak melaksanakan pilkada.

“Beberapa daerah di pegunungan akan menggunakan sistem noken dan wilayah pantai yang pemilihnya hetrogen. Tapi kami telah menyampaikan hal ini kepada penyelenggara dan kepolisian untuk melakukan antisipasi,” ungkap Frits Ramandey, belum lama ini.

Bahkan, Komnas HAM akan ikut melakukan pengawasan pilkada (pilgub) karena berhubungan dengan kewajiban konstitusi lembaga itu.

“Komnas HAM harus memastikan hak konstitusi warga negara terpenuhi. Sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya, yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara,” terangnya.

Namun tambahnya, dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengamanatkan Komnas HAM melakukan pemantauan, memastikan aktivitas partai politik (parpol) dan pemilihan umum sebagai Hak asasi manusia.

“Sehingga Komnas HAM Papua :melakukan amanat itu,” tutup Frits Ramandey. (TIARA)