Pasific Pos.com
Papua Barat

Bapas Manokwari Siap Wujudkan Pelayanan Bebas Korupsi dan Pungli

Manokwari, TP – Plt Kepala Bapas Kelas I Manokwari Badarudin menyatakan, pihaknya bertekad mewujudkan pelayanan yang bebas korupsi dan pungutan liar (pungli) di lingkungan Bapas Kelas IIB Manokwari. Hal tersebut sesuai dengan Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBMdi Lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat yang ditandatangani para kepala UPT jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat di Badan Pengembangan SDM Papua Barat, Rabu (27/6).

Menurut Badarudin, pihaknya akan meneruskan kejajarannya khususnya di jajaran pemasyarakatan Papua Barat. Ada lima item yang dibacakan dalam pernyataan sika, jadi akan dilaksanakan dan dilaksanakan.

“Jadi itu mejadi komitmen kami di Kementeria Hukum dan HAM,” tegasnya usai penandatanganan piagam pencanangan zona interitas.

Dia mengemukakan bahwa pungutan liar (pungli) melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Oleh karena itu, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak mengiming-imingi petugas dengan imbalan dalam mendapatkan pelayanan.

“Karena memang pelayanan kami itu yaitu pelayanan yang bebas dari pungli,” tegasnya.

Menurut dia, bila ada pungutan, maka itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Kementeria Hukum dan HAM. “Kalau yang tidak ditetapkan itu tidak perlu melakukan pembayaran atau istilanhnya mengimng-imingi agar kami juga bisa melayani masyarakat dengan adil agar bisa merasakan pelayanan kami,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut dia, akan berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat dengan pelayanan prima, profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Agus Soekono menyatakan, penandatanganan zona integritas itu berlaku tidak hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, tetapi oleh penyelenggara pemerintahan di semua kementerian/lembaga. Hal itu dimaksudkan agar pelayanan tidak saja bebas korupsi, tetapi juga agar memberikan pelayanan yang bersih.

“Ini tidak mudah mencapai itu, tetapi sudah ditetapkan dan kami wajib menjalankan program ini,” tegasnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut, bukan hanya aparat pelaksana yang bersih, tapi juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Tanpa sarana dan prasarana pendukung, pelayanan yang baik dan optimal sulit terwujud. (CR44)