Pasific Pos.com
Papua Tengah

Banyak Warga di Distrik Makimi Belum Miliki e-KTP dan NIK

NABIRE – Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Makimi, Piet Natalis Golkario Katmo secara tegas menyatakan, setelah Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan tugas pencatatan ke masyarakat telah ditemukan adanya warga masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk – elektronik (e-KTP) dan Nomor Induk Keluarga (NIK) di masyarakat 6 kampung se Distrik Makimi.

Sementara dari tugas PPDP sesuai blangko yang ada, setiap warga masyarakat harus dicatatkan nomor KTP dan NIKnya sebagai pemilih tambahan di wilayah Distrik Makimi, sehingga ketua PPD yang satu ini meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nabire agar bisa memperhatikan hal ini.

Karena hal itu bukan saja ditemukan di warga yang baru datang akan tetapi juga di masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal dan menetap di 6 kampung yang ada di wilayah Distrik Makimi, sehingga hak politik mereka bisa dipakai atau digunakan pada pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua di tahun 2018 ini.

Dikatakan Ketua PPD Distrik Makimi Piet Natalis Golkario Katmo kepada Papuapos Nabire, Senin (19/2), di seputar Kelurahan Siriwini seraya menambahkan, syarat masuk sebagai pemilih sementara maupun pemilih tetap harus memiliki e-KTP dan juga NIK dan ini banyak warga Makimi dari 6 kampung ada yang belum memiliki e-KTP maupun NIK.Sehingga diharapkan kepada Kantor Dukcapil Kabupaten Nabire untuk membuat rekomendasi guna mengamankan ratusan warga kita yang akan hilang hak pilihnya ini, bisa diamankan dalam Pilgub maupun pesta politik lainnya di wilayah Kabupaten Nabire.

Selaku Ketua PPD dirinya sangat menyayangkan jika ratusan warga ini akan hilang hak pilihnya dan hilang hak pilih mereka ini hanya disebabkan tidak memiliki e-KPT dan juga NIK, sehingga dengan sisa waktu pendataan yang ada ini diharapkan kepada pihak Dukcapil agar mensiasati, sebab mereka bukan warga pindah-pindah akan tetapi ini warga yang sudah menetap.

Untuk itu, selaku penyelenggara Pemilu tingkat distrik sangat mengharapkan adanya tindakan tegas yang dikeluarkan kantor Dukcapil Kabupaten Nabire, sehingga warga kita yang punya kekurangan data e-KTP dan NIK bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik di Pilgub dan pesta demokrasi lainnya di masa–masa yang akan datang.(des)