Pasific Pos.com
Headline

Banyak Kasus Bisa Diungkap, Masyarakat Masih Minim Paham soal Hukum

“Kesan Papua Dimata JM Fudhoil Yamin, Mantan Kajari Jayapura”

*JM. Fudhoil Yamin, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dipromosikan menjadi Inspektur Muda IV pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Berbagai tantangan telah dilaluinya selama 2 tahun menjadi Kepala Penyidik di Kejaksaan Jayapura, lalu apa kesan-kesan Papua di mata pria asal Kota Banjarmasin, berikut wawancara Pasific post bersama rekan media lainnya.

Jum’at, 12 September 2014 bakal dikenang oleh JM Fudhoil Yamin. Bagaimana tidak, dia telah resmi melepas tanggung jawab sebagai Kajari Jayapura sebagaimana SK No. Kep-IV-701/C/09/2014, yang kini telah diserahterimakan kepada Tumpak Simanjuntak, mantan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berbagai tantangan telah dilalui oleh Fudhoil Yamin selama menjabat lebih dari 2 tahun di Jayapura. Semua tantangan itu telah dilalui dengan sabar, hingga berbuah manis. Fudhoil Yamin kini dipromosikan di jabatan lebih tinggi sebagai Inspektur Muda IV Jamwas yang memiliki tugas menyelidiki jaksa-jaksa nakal.
Fudhoil berpandangan di Kejaksaan Negeri Jayapura yang memiliki cakupan di lima Kabupatan, masih banyak kasus yang bisa diungkap. Namun, minimnya pemahaman masyarakat soal hukum,menjadi salah satu kendala sekaligus tantangan dalam bekerja.
Dimana pemahaman dimaksud, mengenai kurang pahamnya asas praduga tak bersalah, ketika Kejaksaan menetapkan seorang tersangka. Disi lain kurangnya tenaga Jaksa juga memperlambat penanganan kasus – kasus yang ada di Jayapura.
Kendala tersebut juga menimbulkan reaksi-reaksi kontra produktif terhadap Kejari Jayapura. Padahal, seyogyanya dengan situasi Papua yang semangat-mangatnya membangun, mesti adanya dorongan dari masyarakat terhadap penegak hukum.
”Seharusnya masyarakat mendorong kami supaya bekerja lebih baik, namun karenanya masih adanya masyarakat yang kurang paham, malah menjadi kendala dan peran media sangat penting dalam membantu mensosialisasikan pemahaman ini,” ujar Fudhoil saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (11/9).
Fudhoil berpendapat pejabat Kajari Jayapura harus memiliki jiwa yang kuat. ”Beda dengan mambangun jembatan atau jalan, itu mudah. Tetapi kalau membangun hukum di Papua, pasti berkaitan dengan prasangka-prasangka dan segala macam. Maka itu Kajari Jayapura harus punya jiwa yang kuat,” kata Fudhoil menerangkan.
Fudhoil menyakini pejabat yang akan dilantik menggantikan dirinya sebagai Kajari Jayapura dapat menangani kasus-kasus korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Jayapura, yang memiliki wilayah di lima Kabupaten. ”Saya yakin beliau bisa lebih punya kemampuan dibandingkan saya. Beliau ini sahabat saya waktu pendidikan lalu, kami satu letting, malahan di Papua ini ada tiga, saya, Asdatun Kejati Papua, Dwi dan beliu ini (Tumpak Simanjuntak) dan sakarang masih menjabat Penuntut Umum pada KPK,” tutur Fudhoil dengan nada meyakinkan.
Selama 2 tahun menjabat, menurut Fudhoil, dirinya telah menuntaskan sekitar 10 kasus tindak pidana korupsi di Jayapura dan sekitarnya. Bahkan, kasus terakhir yang tengah ditangani, mengenai dugaan korupsi pengadaan baju batik bagi 4000 PNS Pemkot Jayapura sebesar Rp 1,7 Miliar, sudah mendekat rampung alias tinggal pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Jayapura.
 ”PR mungkin tinggal pelimpahan saja kasus dugaan Korupsi Pengadaan Baju Batik pada Pemerintah Kota artinya sudah diujung tuntas, meskipun masih “PR” saya.  Kemaren ada beberapa tanda tangan yang belum selesai, rencana dakwaan juga sudah, tinggal dikoreksi kembali,” beber Fudhoil.
Fudhoil juga mengakui saat ini masih ada satu kasus yang dianggap belum tentang korupsi pembangunan Jalan dan Jembatan Waley-Molof tahun 2007 sepanjang 5,5 KM sebesar Rp 2,1 Miliar, yang melilit mantan Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Keerom, Ahmad Yusnan dan kawan-kawan.
“Ada yang belum tuntas, mungkin soal pelaksanaan eksekusi, seperti terkait Kasus Achamd Yusnan terkait tindak pidana korupsi yang sampai saat ini ada dua tersangka yang belum dieksekusi.  Kalau kasus tunggakan yang lain, saya kira tidak ada, sebab semua sudah rampung sampai di Pengadilan, 3 kasus di tahun 2012, 4 kasus di tahun 2013 dan 3 kasus di tahun 2014,” kata Fudhoil.
Mengenai wacana pemekarkan Kejari Jayapura yang pernah diperjuangkan dirinya, Fudhoil berjanji akan akan meneruskan upaya tersebut kepada pejabat Kejari Jayapura yang baru. Hanya saja, dirinya berpandangan upaya tersebut perlu adanya penyeimbangan dengan dimekarkanya Pengadilan di lima kabuapaten lainnya, sehingga proses hukum bisa cepat tuntas, tanpa menunda-nunda waktu.
 ”Topografi di Papua menjadi salah satu kendala kami, dimana wilayah bergunung dan jauh, yang menyebabkan persidangan terlambat. Salah satu solusinya, bagaimana dilakukan pemekaran Kejari, sehingga proses hukum bisa lebih cepat dan tentu saja haru diimbangan dengan pemekaran Pengadilan,” ujar dia.
Sebelum mengakhiri jabatan, Fudhoil Yamin mengharapkan kepada para LSM, pemerhati maupun aktivis anti korupsi yang perhatian kepada penegak hukum agar dapat bergandengan tangan membangun Papua bersama-sama.  Sebab, menurut dia, membangun Papua melalui jalur hukum merupakan suatu hal yang tidak enak.