Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Banjir dan Longsor di Demta, Pemkab Tetapkan Tanggap Darurat

SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengeluarkan keputusan Tanggap Darurat terhitung sejak tanggal 2 Februari hingga 8 Februari 2018 dan diperpanjang mulai tanggal 9 Februari hingga 19 Februari 2018 mendatang.

Poin yang dititik beratkan dalam Tanggap Darurat ini meliputi, validasi data dua hari sudah harus masuk dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, membentuk tim penanganan fisik, yakni Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tim ini tugasnya melakukan verifikasi fisik dilapangan.

Hal itu dikatakan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumartono. Dia juga menjelaskan, bahwa status Tanggap Darurat ditetapkan langsung oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, mulai tanggal 2-8 Februari 2018, kemudian diperpanjang mulai tanggal 9-19 Februari 2018, untuk melakukan validasi data korban dan evakuasi, serta fokus mempersiapkan pendistribusian bahan makanan (Bama) maupun sembako dan peralatan mandi.

“Pemda sudah menetapkan status Tanggap Darurat pada musibah banjir dan tanah longsor untuk melakukan evakuasi, pembersihan material, pengerukan sungai, pemasangan tenda pengungsian, serta kita sedang mempersiapkan pendistribusian sembako atau bahan makanan dan juga melakukan validasi data korban,” jelas Sumartono, kepada wartawan harian ini di ruang kerjanya, Jumat (9/2/18) sore.

Bupati Mathius mengatakan, dirinya sudah menetapkan status Tanggap Darurat hingga tanggal 19 Februari 2018 mendatang.

“Itukan sudah ditangani oleh instansi terkait dan bantuan darurat juga sudah mulai jalan, kemudian mereka sudah membuat laporan kemarin. Selain itu, saya sudah tandatangan untuk kebijakan daerah untuk sekian hari ini menjadi waktu tanggap darurat,” terangnya.

Dengan demikian, Bupati Mathius juga mengatakan, pemerintah daerah bisa menyiapkan dana sesuai dengan hasil survei dan penghitungan oleh BPBD dengan instansi teknis terkait lainnya.

“Supaya apa yang kita bisa persiapkan untuk bantuan darurat tersebut, untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Pastilah kita akan mendorong pemerintah provinsi untuk akses jalannya karena itukan jalan provinsi. Jadi pemerintah provinsi harus peka, apa yang dialami oleh Kabupaten/Kota ini bukan hanya dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi tutup telinga saja,” tegasnya.

“Tetapi, pemerintah provinsi juga harus koordinasi dengan daerah-daerah. Inikan sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat, supaya daerah-daerah baik provinsi dan kabupaten/kota harus peka serta antisipasi untuk cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini,” pungkas Mathius.