Pasific Pos.com
Info Papua

Bakohumas Harus Mampu Memberikan Layanan Informasi Secara Aktif Kepada Masyarakat

JAYAPURA – Jajaran Humas Pemerintah maupun Lembaga di Papua yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) diharapkan dapat bersinergi menggaungkan informasi tentang program kerja Pemerintah, khususnya penanganan Covid 19 kepada public.

Informasi yang disampaikan pun harus dibungkus sebaik mungkin atau tidak setengah-setengah. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Elsye Rumbekwan kepada pers usai membuka kegiatan BAKOHUMAS di Jayapura, Selasa, 24 November 2020.

Elsye mencontohkan, informasi mengenai Covid 19 yang disajikan ke publik harus dilengkapi baik dari sisi kesehatan atau ekonomi dan lainnya.

Dengan demikian, masyarakat akan paham tentang penanganan Covid 19 di sektor kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi yang sementara dilakukan Pemerintah.

“Fungsi kehumasan itu bagaiaman sampaikan informasi pemerintah kepada publik, dibuat sedemikian baiknya sehingha tidak setengah-setengah. Harus dikuti dengan informasi kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, lanjut Elsye diharapkan tercipta kesepahaman antar humas pemerintah dan lembaga, sehingga ketika informasi itu dikeluarkan tidak menyalahi ketentuan di instansi tertentu.

“Tujuan kegiatan ini untuk bagaimana samakan persepsi antar lembaga pemerintah, sehingga ketika informasi keluar tidak menyalahi ketentuan antar instansi, misalnya tentang kesehatan atau pertanian yang ada kaitan dengan lembaga yang terlibat untuk melayani masyarakat,” paparnya.

Disamping itu, diharapkan juga kedepan akan terbangun kesepahaman tentang peran dan fungsi BAKOHUMAS dalam rangka mempublikasikan dan mensosialisasikan program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah kepada public.

“Jaminan dan hak masyarakat luas untuk memperoleh akses Informasi publik, juga relevan dengan upaya pemerintah meningkatkan peran BAKOHUMAS dalam rangka melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik, efektif, efisien dan berkesinambungan antara pemerintah dengan stakeholder lainnya,” tutupnya.

Artikel Terkait

RIPPP Harus Berdasar Pada Pendekatan Kewilayahan

Bams

Pempus dan Pemprov Susun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

Bams

DPR Papua Bersama TAPD Gelar Rapat Perdana Bahas APBD 2022

Bams

Forum Peduli Kemanusiaan dan Ketua Peradilan Adat Sentani Diminta Segera Minta Maaf

Bams

Lukas Enembe: Jangan Mau Diadu Domba Hanya untuk Kepentingan Politik

Bams

Tren Kasus Covid-19 Papua Menurun, Belum Ditemukan Kasus Omicron

Bams

HUT Pemprov Papua, Ini pesan Gubernur Lukas Enembe

Bams

Gubernur Papua Deklarasi Capres 2024, “HOAX”

Bams

APBD Papua 2022 Alami Penurunan

Bams