Pasific Pos.com
Headline Kriminal

Bakal Kawal Hingga Tuntas, Anggota DPR Papua Minta Proses Hukum Kasus Mutilasi Transparan

Anggota DPR Papua, Namantus Gwijangge, Laurenzus Kadepa dan Las Nigiri saat memberikan keterangan Pers di salah satu Hotel yang ada di Timika, Kamis 01 September, terkait kasus mutilasi 4 warga Nduga. (foto Tiara).

Timika – Kasus pembunuhan sadis terhadap 4 warga sipil Nduga di Timika Kabupaten Mimika, Papua yang dilakukan secara mutilasi pada 22 Agustus 2022 lalu, belum lepas dari perhatian publik dan masih terus bergulir, sehingga berbagai pihak meminta agar kasus itu diusut tuntas secara transparan dan terbuka.

Turut prihatin atas kejadian itu, sejumlah Anggota DPR Papua yakni Namantus Gwijangge, Laurenzus Kadepa, Las Nirigi dan Yakoba Lokbere mengunjugi keluarga korban yang ada di Timika, sekaligus ingin mengawal kasus pembunuhan sadis itu secara tuntas.

Untuk itu, ke empat Anggota DPR Papua ini meminta proses hukum kasus mutilasi terhadap empat masyarakat Nduga di Timika itu segera diusut tuntas secara transparan.

Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Nduga, Namantus Gwijangge mengatakan mayat terakhir yang selama ini dicari sudah ditemukan, dan sesuai perintah Presiden dan Panglima TNI kasus ini harus segera diselesaikan secara terang benderang.

“Sesuai permintaan keluarga, mereka tidak akan menempuh cara lain selain proses hukum. Ini satu keputusan baik keluarga dan kami sambut baik niat keluarga. Ketika keluarga menyerahkan ini untuk proses hukum, artinya mereka percaya kepada pihak berwajib. Harapan keluarga mau para pelaku itu dihukum seberat-beratnya sampai hukuman mati,” kata Namantus Gwijangge kepada sejumlah awak media saat menggelar jumpa pers di salah satu Hotel di Timika, Papua, Kamis 01 September 2022.

Bahkan, Namantus menegaskan, DPR Papua akan terus mengawal kasus ini secara konsisten, dan sesuai janji serta komitmen presiden.

“Setelah kami pertemuan ini akan ada pertemuan lagi dengan Kapolres dan Dandim untuk meminta membuka kasus ini secara terbuka dan transparan sebab keluarga sudah percayakan sepenuhnya pada pihak berwajib untuk diselesaikan,” jelasnya.

Oleh karena itu, DPR Papua minta pihak TNI dan Polri segera menyelesaikan kasus ini, agar keluarga korban merasa puas dengan seluruh prosesnya. Apalagi keluarga dan tim SAR menyatakan bahwa korban terakhir yang ditemukan itu memang yang ada hanya badan.

“Kepala tidak ada dan anggota tubuh lainnya tidak ada, sehingga saat orang dimakamkan tanpa tubuh yang lain, itu tidak biasa dalam adat orang Papua. Karenanya kami meminta kepada pihak pelaku dan pihak berwajib membuka tabir ini. Kepala ada di mana, tangan di mana, kaki di mana,” ujar Politisi Partai Perindo itu.

Selain itu, Namantus mengatakan, sesuai rekomendasi keluarga, pihaknya diminta untuk menyampaikan informasi ini kepada pimpinan dan pihaknya memang ditugaskan oleh pimpinan terus memantau semua proses yang berlangsung,

“Saat kami kembali nanti, kami akan sampaikan semuanya kepada pimpinan. Semua proses yang dan permintaan keluarga,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan hal yang sama.

Bahkan, Politisi Partai NasDem itu menegaskan, atas nama lembaga pihaknya mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang terus dipertontonkan oknum dan secara institusi. Terakhir adalah kasus mutilasi terhadap empat warga sipil, asal Nduga di Timika.

“Saya menghargai dan mengapresiasi sikap keluarga korban yang memilih proses hukum dan ini sangat luar biasa dan untuk mengawal proses hukum ini. Karena yang terlibat ini perwira,” tandas Kadepa.

Menurut legislator Papua itu, kita belajar pada kasus Irjen Pol Ferdy Sambo di kepolisian. Setalah Presiden bicara, Kapolri tegas, kasus yang muncul di Timika ini, merupakan pelajaran untuk Panglima TNI.

Dikatakan, karena, Presiden Jokowi sudah bicara, kini bagaimana panglima TNI menjalankan perintah ini. Ini tantangan berat bagi Panglima TNI untuk menjawab harapan presiden.

“Lembaga tugaskan kami ke sini dan apa yang kami dapat di Timika kami lanjutkan ke lembaga DPR dan keluarga inginkan dibentuk Pansus, itu yang akan kami sampaikan kepada pimpinan, agar kita kawal bersama dan nanti rekomendasinya juga akan mengarah ke Komnas HAM agar menginvestigasi kasus ini,” jelas Kadepa.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta media massa, media elektronik tidak rasis dalam pemberitaan. Jangan hanya kasus Sambo yang diberitakan dan melupakan kasus mutilasi di Timika.

Masih ditempat yang sama, Anggota DPR Papua yang juga dari Dapil Nduga, Las Nirigi menambahkan, jika pihaknya melihat situasi pembunuhan mutilasi ini, seperti tindakan yang dilakukan seorang teroris.

“Ini institusi sudah tahu aturan tapi kenapa seperti itu. Saya minta seluruh orang Papua tolong mendukung karena orang Papua itu habis seperti ini,” tandas Las Nirigi.

Sebab, tegas Politisi Partai Gerindra itu, hingga kini orang Papua habis dan itu bukan main-main. Apalagi ini pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak berprikemanusiaan.

“Ini sudah pelanggaran HAM besar. Sehingga harus dilakukan penegakan hukum agar masyarakat Papua percaya kepada aparat hukum,” tegas Las Nirigi. (Tiara).