Pasific Pos.com
Papua Barat

Bahas Persoalan Maybrat Tertutup, Gubernur Rencanakan Perdamaian Adat Tanggal 21 Juli 2018

Manokwari,  TP – Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat kembali menggelar rapat tertutup untuk membahas persoalan penetapan Ibu Kota Kabupaten Maybrat, di Ruang Kerja Gubernur Papua Barat, Selasa (3/7) siang.

Dipimpin Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, hadir dalam rapat tersebut Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjend TNI Yoppye O. Wayangkau, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Rudolf A. Rodja. dan Kepala BIN Papua Barat, Kolonel (T) Robby Setiawan.

Selian itu, turut hadir pula, Asisten I bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi, Plt. Sekda Provinsi Papua Barat, Jakonias Sawaki, Karo Ops Polda Papua Barat, Kombes Pol. Muh Saggi, dan para kepala OPD terkait dilingkungan Pemprov Papua Barat.

Saat ditemui wartawan usai melaksanakan pertemuan tertutup, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, pertemuan itu adalah untuk menindaklanjuti keputusan Menteri dalama negeri (Mendagri) tanggal 21 Mei 2018, tentang penetapan Ibu Kota Kabupaten Maybrat terletal di Kimurkek.

”Waktu itu kan Mendagri berikan untuk waktu dua Minggu kepada Pemerintah daerah untuk menjadwalkan perdamaian adat, tapi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga digeser, dan baru ditetapkan dalam rapat tadi bersama Forkopimda,” ucap Gubernur.

Lanjut dia, dalam pembahasan tadi pihaknya bersama Forkopimda sudah menyepakati waktu untuk melaksanakan perdamaian adat, dimana akan dihadiri oleh Mendagri.

Gubernur mengaku, dalam pertemuan tersebut, dirinya bersama Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Polda Papua Barat sudah merencanakan persiapan pengamanan yang seobjektif mungkin untuk pelaksanaan perdamaian adat nanti.

Dirinya membeberkan, jika tidak ada halangan, maka rencana perdamaian adat akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2018.

Untuk persiapan pelaksanaan perdamaian adat sesuai waktu yang ditetapkan, Gubernur mengaku, dalam waktu dekat akan segara bertemu Bupati Maybrat, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat serta jajaran pemerintahan terkait untuk membahas rencana tersebut.

Menurutnya, jika waktu yang sudah ditetapkan Forkompimda Provinsi Papua Barat sudah disepakati oleh Bupati Maybrat, DPRD Kabupaten Maybrat dan jajaran Pemerintahannya, maka proses perdamaian adat tinggal dijalankan sesuai jadwal tersebut.

“Yang kita harapkan lewat perdamainan nanti persoalan Maybrat bisa selesai sehingga tata kelola Pemerintahan dapat berjalan baik,” harap Gubernur. [BOM]