Pasific Pos.com
Lintas Daerah

ASN Pemkab Puncak Terancam Kena Sanksi

JAYAPURA,- Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Puncak terancam mendapat sanksi dari Penjabat Bupati Kabupaten Puncak Nicolaus Wenda.

Pasalanya, ratusan ASN setempat hingga saat ini, belum juga masuk kantor pasca Pilkada bupati 27 Juni 2018 lalu. Hal itu disampaikan Nicolaus Wenda kepada wartawan di Jayapura, Senin (16/7/2018).

Ia mengatakan, kehadiran pegawai dalam apel gabungan Senin (9/7) lalu, dimana saat itu menurut perhitungannya hanya dihadiri sekitar 20-an pegawai dari 1000-an yang terdaftar.

“Tentunya ini sangat mengecewakan apakah ketidakhadiran ini kemungkinan karena pelaksanaan Pilkada atau kah sudah menjadi kebiasaan dimana mereka tidak disipiplin,” keluhnya.

Akibatnya, lanjut dia, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Puncak sampai hari ini belum berjalan maksimal. “Oleh karena itu saya imbau kepada ASN Kabupaten Puncak yang masih tidak disiplin atau tidak aktif melaksanakan tugas untuk segera kembali dan tunaikan kewajibannya”.

“Kalau Pilkada sudah selesai 27 Juni. Berarti 28 Juni semestinya pegawai punya kewajiban kembali ke tempat tugas di pemerintahan. Sebab masyarakat masyarakat sudah menunggu dan menanti pelayanan yang harus kita lakukan,” ucap dia.

Nicolaus berharap ada ketegasan dari kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) agar segera menegur stafnya yang lalai dalam bertugas. Sebab bila tidak bagi pegawai yang menduduki jabatan di pemerintahan, bakal dievaluasi (dirotasi) agar tugas pelayanan disatu instansi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Sebab jabatan itu bukan harga mati bagi seseorang. Tapi siapa saja bisa ditunjuk pada jabatan itu asalkan penuhi syarat”.

“Memang untuk mengganti pejabat ada mekanismenya. Tapi evaluasi kita perlu lakukan dan tetap berpegang kepada aturan. Yang pasti kita merotasi nanti sesuai aturan. Makanya sekali lagi kita imbau Sekda untuk tegas sampaikan kepada ASN agar patuh pada aturan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, ia membeberkan adanya temuan dimana penempatan pejabat di Kabupaten Puncak, tidak memenuhi syarat. Bahkan ada pula ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.

“Namun tentu untuk kejelasannya nanti akan saya laporkan dulu kepada Penjabat Gubernur (sehingga kalau ada tindakan biarlahh dari pimpinan yang memutuskan),” pungkasnya.