Pasific Pos.com
Info Papua

ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis

JAYAPURA,- Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melibatkan diri dalam politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur tahun 2018.

“Kita selaku pegawai tetap melakukan tupoksi dengan baik dan jangan ada gerakan tambahan,” Ungkap Sekda dalam arahannya pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur, Senin (22/1/2018).

Sekda mengatakan, ASN dilarang berkecimpung dalam politik praktis, terganjal dengan aturan dan pastinya ada sanksi tegas jika kedapatan menyalahi aturan.

“Hal ini perlu saya sampaikan jauh-jauh hari agar supaya rekan-rekan bisa menyadarinya dan tidak menyimpang dari aturan,” ungkapnya.

Sebab kata sekda, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.

“sesuai aturan perundang undangan, ASN tidak boleh ikut dalam politik praktis dan harus menjaga netralitasnya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil (PNS),” Jelasnya.

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Tidak saja itu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga melarang ASN terlibat dalam berpolitik.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan dan partai politik. Bagi ASN yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.

“Seorang ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) apalagi sampai terlibat sebagai tim sukes,” katanya.

Larangan tersebut tidak saja berlaku bagi ASN yang ikut memberikan dukungan kepada pasangan calon yang diusung partai politik tetapi juga bagi pasangan calon dari jalur perseorangan.

Ia mengatakan, bentuk keterlibatan atau keberpihakan ASN dalam mendukung pasangan calon yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.