Pasific Pos.com
Papua Tengah

ASN Dapat Jabatan di Dua Kabupaten Akan Ditertibkan

DEIYAI – Para ASN yang dapat jabatan, baik itu esalon II, III dan IV, pada sejumlah OPD di Kabupaten Deiyai tetapi belum juga urus SK pindah ke Deiyai akan ditertibkan, termasuk juga ASN yang sedang menduduki dua jabatan pada dua OPD di Deiyai. Penertibkan ini berdasarkan aturan kepegawaian.

Demikian ditegaskan Plt Bupati Deiyai, Agustinus Pigome, S.Ag.,M.Ap, saat apel gabungan, yang telah berlangsung di halaman Kantor Bupati Deiyai, Tigido, Waghete belum lama ini.

Penertibaan terhadap ASN tersebut, menurutnya, dalam rangka perapian dalam struktural aparatur sesuai aturan kepegawaian dalam suatu sistem pemerintahan yang baik agar melalui penertibaan ASN dimaksud, sistem pemerintahan dapat berjalan baik, lancar sesuai aturan dan mekanisme sebenarnya.

“Selama ini, tampaknya ada pejabat yang menduduki jabatan di Deiyai tetapi dapat jabatan juga di kabupaten lain di Papua dan juga sudah jabatan di Deiyai tetapi belum juga urus SK pindahnya ke Deiyai. Kondisi seperti ini, kondisi yang kurang bagus jika dibiarkan akan terganggu terhadap wajah pemerintahan yang baik maka sesuai dengan aturan kepegawaian, harus dirapikan agar wajah pemerintah akan jauh lebih baik,” tegasnya.

Dikatakannya, para ASN yang dapat jabatan di dua kabupaten berbeda, akan terbagi konsenterasi juga dalam menjalankan tugasnya di kantor, padahal sudah diberikan jabatan dengan tujuan utamanya adalah untuk bisa bangun daerah dan masyarakat melalui unit kerjanya. Tetapi kalau ditertibkan terhadap kondisi dimaksud, maka akan konsen terhadap tugasnya sehingga walaupun sedikit, melalui unit kerjanya dapat membangun daerah dan juga wajah pemerintah jauh lebih baik.

“Jika dibiarkan kondisi dimaksud akan korbankan pegawai yang lain, yang sudah punya pangkat golongan yang sesuai aturan kepegawaian. Tetapi kalau ditertibkan, tidak akan korbankan pegawai yang lain. Karena banyak pegawai juga berkeinginan untuk duduki jabatan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Plt Bupati Deiyai berharap agar bagi para ASN yang sudah dapat jabatan tetapi belum urus SK pindah segera mengurusnya. Bagi ASN yang dapat dua jabatan di dua kabupaten berbeda segera memiliki satu kabupaten saja. “Kita akan tertibkan terhadap kondisi dimaksud dan kita akan kontroling setiap OPD yang ada. Jika terungkap atau kedapatan maka kita akan tanyakan langsung kepada yang bersangkutannya agar kedepannya bisa menjadi perhatian bersama terhadap kondisi tersebut,” ujarnya. (henbob)