SENTANI – Secara luas, di Indonesia masih sering ditemui kejadian diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta eksplorasi terhadap anak yang semakin meresahkan baik di wilayah perkotaan bahkan sampai di perdesaan. Tentunya hal ini tidak diinginkan terjadi di Kabupaten Jayapura.
Sehingga dilaksanakan Fasilitas P2TP2A ini untuk mencegah hal tersebut terjadi serta dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan, kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan hak bagi anak bukanlah semata-mata tugas dan tanggung jawab dari pemerintah semata, melainkan seluruh masyarakat sebagai komponen bangsa dan juga unsur pembangunan hendaknya menyadari bahwa hal diatas adalah tanggung jawab bersama dan harus ditegakkan demi masa depan sosial serta pembangunan bangsa yang lebih baik.
Demikian disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, S.Sos., M.KP., mewakili Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dalam sambutannya pada saat membuka secara resmi kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kamis (25/4) pagi di Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.
Ditambahkan Basri, program fasilitas ini merupakan kebijakan serta seiring dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga diharapkan mulai dari program-program ini adanya kebijakan yang telah dimulai melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).
Selanjutnya hal ini akan membantu mendukung kelancaran program-program dalam rangka terhadap perlindungan perempuan dan anak, sehingga data yang telah di input dan terprogram di dalam aplikasi tersebut akan membantu mendukung komunikasi dan juga koordinasi antara jajaran pemerintah daerah (Pemda) dengan Unit Pelayanan Terpadu PPA di Polres Jayapura.
Maka apapun yang terjadi akan mendukung kelancaran progres pembinaan dan juga penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat berbagai tindakan kekerasan ataupun hal-hal yang bersifat pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan, Elfrida Jakarimilena juga melaporkan bahwa kegiatan ini untuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).
“Jadi, sistem (Simfoni-PPA) ini dari Kementerian Pembeerdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu, hanya memang kami di Kabupaten Jayapura baru mulai menggunakan sistem tersebut,” kata Elfrida Jakarimilena.
“Hal ini dimaksudkan untuk pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender yang menggunakan media atau sistem informasi online PPA itu,” tukas perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura.