Menu

Line 1

Custom Search

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Analisis Keuangan
Ilustrasi.

 

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan nasional sesuai amanah UUD 1945, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan pemicu kemandirian wilayah. Munculnya Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan bentuk reformasi kebijakan yang diharapkan menuju ke tata kelola otonomi yang lebih baik.

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip desentralisasi fiskal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas desentralisasi melalui anggaran yang disusun dan dikelola dalam APBD. Kewenangan sebagai akibat desentralisasi tersebut pada prinsipnya harus tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan mengurangi disparitas pembangunan antar daerah.
Salah satu isu yang kemudian menjadi permasalahan adalah dengan desentralisasi fiscal tersebut, daerah justru menjadi tergantung pada kucuran dana Pemerintah Pusat. Tidak jarang ditemui eksternalitas negatif yang disebabkan karena penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan alokasinya. Kebebasan penuh yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam membelanjakan dana sesuai lokalitas dan kebutuhan daerah belum secara efektif dan efisien dilaksanakan sehingga kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan masih jauh dari tujuan yang diinginkan. Banyak daerah yang terlena dengan aliran dana pusat, membelanjakan tidak sesuai prosedur dan perencanaan serta mengabaikan kondisi kesehatan finansialnya sendiri.
Melihat fenomena tersebut, menjadi tantangan yang sangat besar bagi Pemerintah Pusat untuk kemudian mencari solusi bagaimana menghindari eksternalitas negatif dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah yang lebih akuntabel, efektif, efisien dan sehat secara berkelanjutan. Monitoring tingkat kesehatan keuangan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mau tidak mau menjadi wajib dilakukan mengingat sampai saat ini awareness masing-masing daerah terhadap kondisi finansialnya masih sangat rendah. Buruknya kondisi kesehatan yang terindikasi dari ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya baik secara likuiditas, solvabilitas dan layanan secara perlahan tapi pasti akan menuju pada kondisi financial distress jika tidak termonitor dan diantisipasi dengan baik. Maka Irwan Taufik Ritonga, Akt.,PGDipl,M.Bus.,Ph.D Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan Pemda, memberikan enam dimensi atau acuan tentang bagaimana tata pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Keenam dimesi tersebut adalah solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan.
 
Solvabilitas Jangka Pendek
Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari (Nollenberger et al, 2003 dalam Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut:

Rasio A = (Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek) / Kewajiban Lancar
Rasio B = (Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Piutang) / Kewajiban Lancar
Rasio C = Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar
Rasio A adalah rasio yang paling konservatif dalam mengukur solvabilitas jangka pendek, diikuti berturut-turut oleh Rasio B dan Rasio C. Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut maka semakin banyak pula aktiva lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar sebuah Pemda. Namun, nilai rasio yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa suatu Pemda memiliki aktiva lancar yang berlebihan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal (Ritonga, 2014).

Solvabilitas Jangka Panjang
Solvabilitas Jangka Panjang adalah kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pangjangnya (Nollenberger et al, 2003; CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut:
Rasio A = Total Aset / Kewajiban Jangka Panjang
Rasio B = Total Aset / Total Kewajiban
Rasio C = Ekuitas Dana Investasi / Total Kewajiban
Dimensi ini menunjukkan tingkat keberlanjutan Pemda. Kewajiban jangka panjang hanya dapat dipenuhi oleh Pemda jika mereka memiliki aset yang cukup yang didanai dari sumber daya mereka sendiri (Ritonga, 2014). Semakin besar nilai rasio maka dapat diartikan bahwa semakin banyak aset yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka panjang suatu Pemda.

 
Solvabilitas Anggaran
Solvabilitas anggaran adalah kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban operasionalnya (Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut:
Rasio A = (Total Pendapatan – Pendapatan DAK) / (Total Belanja – Belanja Modal)
Rasio B = (Total Pendapatan – Pendapatan DAK) / Belanja Operasional
Rasio C = (Total Pendapatan – Pendapatan DAK) / Belanja Pegawai
Rasio D = Total Pendapatan / Total Belanja

Pengurangan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari total pendapatan disebabkan karena pendapatan DAK bukan merupakan pendapatan yang bersifat rutin dan berada diluar kendali Pemda. Pada Rasio A, Belanja Modal dikurangkan dari Total Belanja karena Belanja Modal bukan merupakan bagian dari kegiatan operasional. Sedangkan pada Rasio C, penempatan Belanja Pegawai sebagai penyebut karena Belanja Pegawai memiliki porsi terbesar dalam postur Belanja Operasional Pemda. Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut menunjukkan semakin banyak pendapatan Pemda yang tersedia untuk membiayai belanja operasionalnya.

Kemandirian Keuangan
Kemandirian keuangan adalah kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien (Ritonga, 2014). Indikator tingkat kemandirian ditentukan berdasar rasio sebagai berikut:
Rasio A = Total PAD / Total Pendapatan
Rasio B = Total PAD / Total Belanja
PAD merupakan variabel yang penting dalam pembiayaan daerah. Pemda dengan perolehan PAD yang tinggi akan mampu mendukung kapasitas pembangunan sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar rasio PAD terhadap pendapatan dana atau belanja menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan Pemda terhadap sumber pendanaan pusat/provinsi.


Fleksibilitas Keuangan
Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan Pemda untuk mengatasi kejadian yang tak terduga di masa yang akan datang (Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut:
Rasio A = (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai) / (Pembayaran Pokok Pinjaman   + Belanja Bunga)
Rasio B = (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai) / Jumlah Kewajiban
Rasio C = (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai) / Kewajiban Jangka Panjang
Rasio D = (Total Pendapatan – DAK) / Jumlah Kewajiban

Semakin tinggi nilai keempat rasio diatas menunjukkan semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luar biasa, yang dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi pemerintah daerah (Ritonga, 2014).


Solvabilitas Layanan
Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban publik dan memeliharanya pada tingkatan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang et al, 2007 dalam Ritonga, 2014). Formulasi untuk rasio-rasio dimensi ini sebagai berikut:
Rasio A = Total Ekuitas / Jumlah Penduduk
Rasio B = Total Aset / Jumlah Penduduk
Rasio C = Total Aset Tetap / Jumlah Penduduk
Rasio D = Total Belanja (harga konstan) / Jumlah Penduduk
Rasio E = Total Belanja Publik / Jumlah Penduduk
Rasio F = Total Belanja Modal (harga konstan) / Jumlah Penduduk
 
Kemampuan pelayanan ini tergantung pada jumlah penduduk dan perkembangan tingkat inflasi pada masing-masing daerah.
Pelaporan keuangan menjadi suatu keharusan bagi Pemda untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dari sisi fiskal yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Dengan komitmen tersebut maka fungsi perencanaan dan pendanaan di masing-masing Pemda dapat secara efektif dan efisien dilaksanakan. Hal tersebut akan mendorong terciptanya pembangunan daerah yang berkualitas secara berkesinambungan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan makro pembangunan nasional.


Penulis : Fahry Zulkhalid Turua, SE
Mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan
Jurusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Tahun 2016

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.