Menu

Line 1

Custom Search

UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI TANAH PAPUA

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star / 1
TerburukTerbaik 

Aktifis HAM

Oleh : Yan Christian Wainarussy SH

Sebenarnya mekanisme penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat di Tanah Papua, sama halnya dengan di daerah-daerah lain di Indonesia sudah sangat jelas berdasarkan beberapa instrumen hukum, seperti misalnya dengan Undang Undang Republilk Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyelesaian tersebut pada intinya berpijak pada 2 (dua) mekanisme, yakni terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu melalui mekanisme pengadilan HAM adhoc dan melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Sedangkan pelanggaran HAM Berat yang terjadi setelah pembentukan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dilakukan melalui Pengadilan HAM.

Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana agar sejumlah kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua, yang diduga telah terjadi sejak tahun 1963 hingga saat ini dapat diproses menurut mekanisme-mekanisme tersebut diatas ?

Jawabannya adalah bahwa untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2000, tepatnya sejak tanggal 23 November 2000 saat disahkan dan diundangkannya UU No26 Tahun 2000 di dalam Lembaranb Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Sejak itulah terhitung kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua, seperti kasus Wasior 2001, kasus Wamena tahun 2003, kasus Aimas- Sorong Mei 2013 dan kasus Paniai 8 Desember 2014 seharusnya dapat diselidiki (diinvestigasi) hingga disidik dan diproses sesuai dengan amanat pasal 10 hingga pasal 33 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam hal ini, institusi yang berperan adalah pada tingkat penyleidikan (investigasi) adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan membentuk Tim Ad Hoc, sesuai amanat pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,  dalam hal KOMNAS HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang Berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik

Kemudian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, KOMNAS HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Ini sesuai amanat pasal 20 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah dalam konteks penyelidikan dan mengarah kepada tahap penyidikan menurut amanat aturan perundangan tersebut, KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai amanat pasal 20 terhadap kasus Wasior, Wamena dan Aimas-Sorong dan Paniai ? Ataukah tidak sama sekali ?

Jikalau tahapan menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa : ..."dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dikmaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."

Fakta saat ini, untuk kasus Wasior dan Wamena, tahapan menurut ketentuan pasal 20 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut sejauh pengamatan dan pengalaman saya sebagai Advokat HAM sudah dilalui oleh KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung RI.

Sehingga seharusnya sudah maju ke tahapan penyedikan sesuai amanat undang undang hingga perkara tersebut diajukan kepada persidangan Pengadilan HAM yang bebas, adil dan imparsial sesegera mungkin.

Sedangkan untuk kasus Aimas-Sorong Mei 2013, kendatipun salah satu komisioner KOMNAS HAM yaitu Saudara Nurcholis pernah datang bersama mantan Ketua DPR PB Jimmi Demianus Ijie menemui korban-korban di rumah sakit Aimas-Sorong, tapi nasib pengusutan kasus tersebut sama sekali tidak jelas dan meninggalkan tanda tanya besar di pihak rakyat Papua hingga hari ini. Termasuk korban tewas 2 (dua) orang dan beberapa yang luka-luka saat itu.

Sementara untuk kasus Paniai 8 Desember 2014, sesungguhnya sudah ada langkah maju dari KOMNAS HAM dengan mengimplementasikan amanat pasal 19 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dengan membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang Berat di lapangan Karel Gobay, Enarotali-Kabupaten Paniai tersebut.

Dari sini menurut pandangan saya sebagai Peraih Penghargaan HAM Internasional "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada, bahwa Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Ir.H.Joko Widodo seharusnya memberikan dukungan politik dan teknis serta penganggaran yang memadai bagi KOMNAS HAM dan juga Kejaksaan Agung RI untuk menjalankan tugas penegakan hukum dalam peristiwa tersebut tanpa memihak dan terkesan "mengganggu" dan atau "mengintervensi" senantiasa.

Proses penyelidikan Kasus Paniai 2014 maupun kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan juga Aimas-Sorong 2013 seharusnya dilakukan secara transparan, imparsial, netral dan adil dengan mengedepankan upaya mengembalikan kepercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi Negara dan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, bagi kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang Berat sebelum tahun 2000, termasuk di dalamnya dugaan peristiwa tahun 1963, 1965 dan juga 1969 sebelum dan sesudah Tindakan Pilihan Bebas (Act of Free Choice). Maupun dugaan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang Berat di kawasan Pegunungan Tengah-Tanah Papua tahun 1977-1978,.

Kesemuanya itu dapat ditempuh jalan penyelidikan yang kelak dapat bermuara pada dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana diatur di dalam pasal 43 dan 44 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bisa juga untuk konteks Papua sejak sekarang dapat dilakukan kajian dan diskusi dalam upaya mendorong dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai amanat pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 20091 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

Dengan demikian diharapkan segera didorong upaya bersama oleh seluruh elemen rakyat Papua, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta DPR Papua dan Papua Barat maupun MRP Papua dan Papua Barat untuk mendesak dilakukannya langkah penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang Berat di masal lalu (sebelum tahun 2000) melalui mekanisme hukum (justitia) berdasarkan amanat pasal 43 dan 44 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Atau melalui mekanisme non justitia (di luar hukum) melalui mekanisme KKR berdasarkan amanat pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sedangkan khusus bagi kasus Paniai 8 Desember 2014, seharusnya semua pihak di Tanah Papua dan Indonesia memberikan dukungan penuh kepada KOMNAS HAM Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku, khususnya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Untuk menyelidiki dan mengungkapkan siapa sesungguhnya yang seharusnya bertanggung-jawab terhadap kematian tragis 4 (empat) orang pelajar Orang Asli Papua asal Kabupaten Paniai jelang perayaan Natal tahun 2014 tersebut dan membawa para pelakunya ke depan pengadilan HAM di Tanah Papua.


Peace,

Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Sekretaris Komisi HAm dan KPKC pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua.-

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.