Menu

Line 1

Custom Search

Provinsi Tabi, Kebutuhan atau Keinginan

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Pemekran

Oleh : YAAN YOKU

Wacana untuk pembentukan Provinsi Tabi sudah digulirkan pada 10 Maret 2013, ketika para Bupati dan Walikota wilayah Tabi berkumpul di Pulau Metu Debi, namun ada banyak yang tidak mendukung sehingga keinginan untuk membentuk provinsi Tabi ini tenggelam. Namun yang menarik dari pertemuan 10 Maret 2013 tersebut telah lahir DEKLARASI METU DEBI yang berisi 7 point penting. Sayangnya selama 2 tahun tidak ada implementasi yang jelas dari 7 kesepakatan tersebut.
Padahal apa yang telah disepakati dalam Deklarasi Metu Debi tersebut, khususnya point 2 sampai 7 sangat relevan dengan kondisi Tabi hari ini sehingga perlu langkah-langkah strategis atau upaya tindak lanjutnya sehingga persoalan pembangunan di wilayah Tabi dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dalam rangka memajukan masyarakat dan Tanah Tabi untuk menuju pada suatu upaya bersama kita yaitu masyarakat Tabi yang sejahtera.
Dua tahun vacum tidak ada implementasi yang jelas dari Deklarasi Metu Debi, kini wacana pemekaran provinsi Tabi kembali mencuat. Wacana pemekaran Provinsi Tabi ini kembali digulirkan dalam kegiatan Temu Kawasan dan Musyawarah Percepatan Pembangunan Kawasan Tabi di Aula BPKAD Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Rabu (18/3).
Dinamika yang ada dari bergulirnya wacana tersebut adalah ada pro dan kontra artinya ada yang mendukung keinginan tersebut tapi juga ada yang tidak. Melihat dinamika ini maka wacana untuk pemekaran Provinsi Tabi ini harus di kaji kembali “apakah ini sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keinginan”.
Kalau ini sebuah kebutuhan berarti aspirasi atau keinginan untuk pemekaran Provinsi Tabi harus datang dari seluruh komponen masyarakat di wilayah Tabi bukan oleh satu dua orang. Tapi karena hari ini ketika wacana ini digulirkan dan menimbulkan pro dan kontra maka ini hanya sebuah kepentingan dari orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu.
Kalaupun pemekaran Provinsi Tabi merupakan sebuah kebutuhan maka biarlah masyarakat yang mendorong hal ini, bukan oleh elit-elit politik dan birokrasi yang ada sebab ini akan menimbulkan multi tafsir karena sarat dengan kepentingan yang pada akhirnya akan melemahkan dan memecahbelahkan semangat kekeluargaan sesama orang Tabi di Tanah Tabi.
Hari ini, masalah di Tanah Tabi banyak seperti akses transportasi dan komunikasi yang masih sulit dan terbatas, infrastruktur jalan yang kurang memadai, penguasaan hutan dan lahan oleh orang lain, pengrusakan hutan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, generasi emas Tabi yang semakin terpuruk, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan masalah-masalah lainnya. Kesemuanya ini butuh perhatian yang serius dari semua stake holders pembangunan yang ada Tanah Tabi .
Sehingga point 2, 3 dan 4 dari Deklarasi Metu Debi ini harus dapat diimplementasikan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang sedang ada dan akan ada di tanah Tabi. Dengan cara menjadikan Tanah Tabi sebagai kawasan pembangunan terpadu (point 2), dan dalam rangka menjaga dan melestarikan eksistensi Tanah Tabi di tanah leluhurnya maka perlu dilakukan tindakan protektif dan regulatif terhadap kekayaan sumber daya alam dan manusia (point 3), serta seluruh proses pembangunan di tanah Tabi dilakukan melalui peran yang seimbang antara pemerintah, adat dan agama sebagai satu tungku tiga pilar (point 4).
Jadi mari hari ini dan kedepan seluruh stake holders pembangunan di Tanah Tabi bicara bersama dalam satu konsep berpikir yang komprehensif dan terintegrasi untuk bersama-sama membangun Tanah Tabi sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri. Sehingga dalam setiap momentum penting dimana seluruh stake holders pembangunan dan tokoh-tokoh adat serta tokoh-tokoh masyarakat hadir fokus bicara tentang pembangunan Tanah Tabi ke depan, jangan munculkan isu-isu strategis yang sifatnya politis sebab akan menguras waktu dan biaya serta mengganggu hubungan pemerintahan yang ada sehingga rakyat akan jadi korban.
Alangkah bijaknya apabila kita mempersiapkan persyaratan pendukung bagi terbentuknya sebuah provinsi dengan baik, juga siapkan SDM dan masyarakatnya dengan baik sambil mendorong proses pembentukannya dengan baik melalui mekanisme yang benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, agar supaya ketika Tuhan berkehendak dan Provinsi Tabi terbentuk, maka kehadiran Provinsi ini akan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Tanah Tabi sehingga Tanah Tabi semakin berkembang dan masyarakatnya semakin sejahtera.

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.