Pasific Pos.com
Info Papua

Arsip Sebagai Alat Bukti Hukum

JAYAPURA,- Deputi Pembinaan Kearsipan Nasional Indonesia (ANRI) Andy Kasman, mengatakan, kearsipan adalah persoalan yang menarik, karena pada dasarnya arsip ini sejatinya sejak diawal dibentuk dari seluruhnya itu menjadi alat bukti.

Demikian disampaikannya pada Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2017 Bagi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Grand Abe Hotel, Jayapura, Kamis (5/7).

Kasman menjelaskan, mengelola arsip ini pada dasarnya sebagai alat bukti. Kalau dia wujudnya sebagai arsip dinamis itu dilihat sebagai alat bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, alat bukti sah di Pengadilan. Ini pada tataran arsip dinamis apakah dia arsip aktif atau dia sebagai arsip in aktif.

Dikatakannya, pada saat dia menjadi statis dari satu kegiatan yang kita lakukan itu adalah menjadi alat bukti kesejarahan. Dia bersifat alat bukti asimetris. “Oleh karena itu, jelasnya, arsip ini dikelola tujuannya sebagai alat bukti,” katanya.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Simeon Itlay, mengatakan, penyelenggaraan kearsipan merupakan tugas yang cukup berat, untuk itu dibutuhkan selain SDM yang profesional dan berkompeten sesuai bidang tugasnya, juga hal yang paling penting adalah diperlukan dukungan kebijakan dalam menyiapkan program kegiatan yang berkesinambungan, dan berkaitan langsung dengan tujuan keselamatan dan keamanan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Dikatakan, sebagai wujud kebijakan dan komitmen pemerintah yang besar terhadap penyelenggaraan kearsipan sebagaimana telah diimplementasikan dalam Peraturan Mendagri Nomor 78 Tahun 2012, tentang tata kearsipan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan tata kearsipan di Provinsi, dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka pada tahun 2018 Pemprov Papua melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua telah membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2017.

Dengan demikian, katanya, diharapkan dapat memotret secara langsung kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota.