Jayapura – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura yang juga sebagai Bunda PAUD, Nerlince Wamuar Rollo, SE. M. Pd menegaskan, berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2024 tentang posyandu bahwa organisasi ini tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan namun lebih dari itu
“Organisasi ini dapat bergerak melayani bidang lainnya sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni pekerjaan umum, perumahan rakyat , ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial,”Nelince Wamuar Rollo yang juga sebagai Bunda PAUD Kota Jayapura kepada Paaific Pos di sela sela kegiatan Wali Kota Jayapura turun ke 14 Kampung, di Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura – Papua, pada Senin 19 Mei 2025.
Namun terkait khusus untuk program program yang berkaitan dengan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , istri dari Wali Kota Jayapura itu menekankan untuk bagaimana
mensejahterahkan keluarga keluarga yang ada dikampung kampung.
“Jadi, ada enam tugas pokok posyandu yang ada keterkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Contohnya sosial dengan dinas sosial, lalu ada rumah layak huni berarti dengan PUPR dan sebagainya,”jelasnya. mama Nelince Rollo.
Menurut mama Nelince Rollo, dengan adanya kegiatan turun kampung bapak Wali Kota ini, maka dapat bersama sama mendengar langsung masukan atau aspirasi dari masyarakat.
“Kita ikut serta dan bersama sama mendengar masukan dari masyarakat. Sehingga bisa membuat program untuk lima tahun kedepan, apa yang akan kita kerjakan, khususnya untuk berusaha mensejahterahkan keluarga di kampung kampung dan juga memperhatikan perkembangan anak,”ujarnya.
Lanjut dikatakan, pendidikan anak usia dini atau pendidikan pranatal bisa dimulai sejak janin dalam kandungan, karena janin sudah mampu merasakan dan merespons stimulus dari luar.
Tak hanya itu, ia juga menyebut, PKK juga perlu memberikan pemahaman sosialisasi kepada perempuan perempuan yang mempersiapkan untuk memasuki masa remaja dan masa perkawinan. Sehingga dia harus mengerti untuk mempersiapkan diri serta merencanakan keluarga yang baik dengan jarak kehamilan atau melahirkan anak berapa banyak.
“Itu yang harus disiapkan, sehingga isu angka stunting ini bisa di minimalisir dan juga bisa turun atau hilang. Itu yang menjadi harapan kita sehingga ikut turun bersama Bapak Wali Kota, untuk kembali dan membuat program. Karena seetelah kita dilantik kita baru saja pembekalan kapasitas, organisasi PKK. Programnya belum, nanti setelah kita dapat data baru kita kembali dan menyusun programnya,”paparnya.
Pada kesempatan itu, mantan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menyoroti tindakan kekerasan terhadap ibu dan anak. Baik secara fisik, seksual, maupun emosional.
Ia menandaskan, jika permasalahan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah dan juga berbagai pihak. Untuk itu, kata Nelince Rollo, dengan Wali Kota turun kampung ini, pihaknya bisa mendapatkan data dan masyarakat juga bisa langsung menyampaikan aspirasinya.
“Semoga dengan Wali Kota turun kampung, kita ikut dan masyarakat juga bisa terbuka untuk menyampaikan hal hal yang mereka alami, tetapi kalau masyarakat tertutup bagaimana kita mau tau. Itu yang tadi kita usulkan agar menyebarkan angket supaya masyarakat dengan leluasa menyampaikan keluhan dan aspirasinya,” tandasnya.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, anggota DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM dari daerah pemilihan (Dapil) II, diantaranya Distrik Muara Tami mengatakan,
program PKK yang berkaitan dengan ibu dan anak ini harus berjalan dengan baik di 10 kampung dan betul betul terlaksana dengan baik.
“Saya sebagai anggota dewan akan menyoroti dan memberikan saran dan pikiran untuk ibu ibu PKK. Biicara soal PKK pertama dimulai dari dalam kandungan sampai anak lahir kemudian menempuh pendidikan dari PAUD, SD, SMP hingga tingkat SMA ini penting sekali,” tandas Alberth Merauje yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua.
Berbicara masalah stunting lanjutnya, pertama bagaimana menangani stunting itu juga kekurangan gizi. Tak hanya itu, juga soal pemberdayaan ekonomi kerakyatan UKM yang dilaksanakan oleh ibu ibu.
“Kami dari angota dewan provinsi melihat ini bagaimana program program PKK ibu ibu yang ada ditingkat kampung dan kota, sehingga nanti program itu bisa di kolaborasi dengan pihak yang ada di Provinsi Papua dan pusat,”kata Alberth.
Oleh karena itu, politisi Partai NasDem itu pun berharap, dengan kehadiran ibu Ketua PKK yang juga sebagai ibu Wali Kota ini untuk bagaimana beliau harus mensinergikan program program dari setiap OPD.
“Kedepan selama 5 tahun kepemimpinannya sebagai ibu Ketua PKK nanti kita singkronisasi semua kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan ibu dan anak, sehingga yang kita inginkan lima tahun ini anak anak di Port Numbay, di kampung kampung itu semua sehat cerdas dan bisa mampu berkompetisi dalam segala hal,”tekannya.
Apalagi kata Albert Merauje, terkait masalah kekeerasan dalam rumah tangga itu sangat komplek. Makanya kenapa sampai hari ini banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
“Banyak faktor menyebabkan itu. Kita lihat aspek sosial lingkungan ekonomi, sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu diakibatkan adanya beberapa faktor termasuk faktor ekonomi, sosial, pendidikan lingkungan dan sebagainya yang dapat mempengaruhi jiwa mental dari orang tua,”ujarnya.
Untuk itu, legislator Papua itu berharap, dengan dirinya turun kampung bersama sama Wali Kota dan Ibu PKK pihaknya akan singkronisasi. “Kita akan mendorong perdasus supaya ada perlindungan terhadap ibu dan anak,”tegas Alberth Meruaje,” pungkasnnya. (Tiara
