Pasific Pos.com
Headline

Apel Perdana 2020, Ribuan ASN Pemprov Papua Bolos

Jayapura,- Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua tercatat bolos di hari pertama kerja.

Hal ini sangat disayangkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Muhammad Musa’ad.

Menurut laporan, di hari pertama masuk kantor yang didahului dengan apel gabungan hanya dihadiri 3.100 pegawai dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada sebanyak 7000 lebih.

“masih banyak pegawai yang belum mau berubah, tidak tahu tunggu tahun berapa baru mereka mau berubah menjadi lebih baik. Bagi yang hadir atas nama gubernur saya sampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi, karena memiliki komitmen ingin melakukan perubahan,” kata Musa’ad pada apel hari pertama pelaksanaan usai libur panjang Natal 2019 dan Tahun baru 2020, Senin (6/1/2020).  

Dirinya mengimbau kepada seluruh ASN untuk melaksanakan tiga hal pokok yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun Papua untuk maju bangkit, mandiri dan sejahtera secara berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat agar bisa menghidupi kehidupannya tanpa bergantung pada pihak lain.

“Setiap tahun kita sudah merayakan dengan sukacita. Untuk itu, di tahun ini harus lebih semangat dan optimistis dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara. Artinya 2020 harus lebih baik dari 2019,” katanya dengan tegas.  

Pada kesempatan itu juga, Musa’ad menyampaikan terimakasih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menyelesaikan administrasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2019.

“Biasa akhir tahun tugas berat bagi pimpinan OPD, syukur bisa berjalan baik meskipun masih ada yang harus menyelesaikan dalam beberapa waktu ini, tetapi sebagian besar sudah bisa menyelesaikan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Meskipun demikian, ujar ia, tanggung jawab sebagai pimpinan OPD belum selesai sampai disini, karena fakta-fakta lainnya juga masih harus dipersiapkan untuk dipertanggungjawabkan.

“Jadi saya minta apa yang sudah dilaporkan agar menyiapkan bukti-bukti karena di akhir Januari 2020 sudah ada pemeriksaan pendahuluan dari BPK, sehingga harus dipersiapkan sebelum adanya pemeriksaan,” katanya.