Bintuni, TP – Salah satu indikator makro pembangunan adalah angka kemiskinan. Di mana, keberhasilan pembangunan karena turunnya angka kemiskinan.
Kabupaten Teluk Bintuni pada 2014 menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Papua Barat, karena torehan angka kemiskinan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yakni, 34,17 persen.
“Namun, sekarang ini kita tidak lagi menyandang status kabupaten termiskin karena berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2018 angka kemiskinan di kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan mencapai 31,30 persen atau turun sebesar 3 persen,” kata Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT kepada Tabura Pos belum lama ini di Bintuni.
Dijelaksannya, tentu banyak faktor yang mempengaruhi akan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni turun.
“Tapi menurut saya bahwa kita semua patut berbangga, karena ada beberapa program-program unggulan kami yang mampu turunkan angka kemiskinan tersebut,” ungkap Bupati.
Dikatakannya, penurunan angka kemiskinan di Teluk Bintuni, perlu diakui ada campur tangan dari keberadaan proyek BP Tangguh, yang mengalokasikan anggarannya untuk program-program pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah dampak operasi.
“Terkait angka kemiskinan, itu juga memiliki korelasi dengan angka pengangguran. Artinya, jika angka pengangguran tinggi, maka tentunya angka kemiskinan ikut tinggi. Karena salah satu indikator kemisikinan adalah jumlah pengangguran,” jelasnya.
Selain BP Tangguh ungkap Bupati, hasil dari P2TIM-TB dan juga rekrutmen oleh CSTS khususnya untuk kategori tenaga kerja unskill, sangat membantu pemerintah mengintervensi turunya angka pengangguran, sehingga angka kemiskinan secara otomatis ikut turun.
Selain itu perusahaan-perusahaan, lanjut Bupati, kegiatan proyek konstruksi juga akan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, program pembangunan fisik yang digelontorkan dari APBD juga akan berpengaruh terhadap upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Keraguan terhadap turunnya angka kemiskinan, menurut saya itu hal yang wajar. Namun perlu diketahui bahwa dalam hal penurunan angka kemiskinan, kita harus melakukan pendataan,” ujra Bupati.
Lanjut Bupati, berkaitan dengan itu, BPS punya sekitar 14 indikator dalam menilai kemiskinan dan angka kemiskinan yang sesuai data BPS telah turun.
“Itu sangat berkaitan dengan program-program pembangunan yang dicetuskan oleh pemerintah. Kalau pemerintah dinilai tidak berkonstribusi menurunkan angka kemiskinan, lalu siapa yang harus turunkan angka kemiskinan. Yang sangat penting bahwa kita tidak perlu berargumen atau berdebat soal data yang dirilis oleh BPS. Sebab, BPS adalah lembaga kompeten yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan itu,” jelas Bupati.
Bupati optimis situasi keuangan tahun 2019 akan berjalan normal. Sehingga, semua program pembangunan akan berjalan dengan baik.
“Meski tertatih-tatih pada tahun 2018, tapi kita mampu turunkan angka kemiskinan hingga mencapai 3 persen. Apalagi dengan kondisi keuangan kita yang stabil, maka saya sangat optimis bahwa angka kemiskinan itu bisa turun secara drastis,” pungkas Bupati. [VLI-R4] 