Pasific Pos.com
Papua Barat

Angka Kehamilan Tak Diinginkan di Papua Barat Capai 8,3 Persen

Manokwari, TP – Angka kehamilan tidak diinginkan di Provinsi Papua Barat, tergolong tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Benyamin Lado bahwa angka kehamilan yang tidak diinginkan di Papua Barat mencapai angka 8,3 persen.

Diungkapkannya, kehamilan yang tidak diinginkan akan berpengaruh pada perkembangan anak, selain efek kehamilan yang tidak diinginkan bermacam-macam, termasuk aborsi dan pola asuh anak yang tidak maksimal.

Untuk itu, Benyamin Lado mengatakan, kehadiran BKKBN melalui program KB dan Kampung KB untuk mengatur kehamilan. Menurutnya, salah satu langkah menekan kehamilan adalah memberikan ASI kepada anak hingga berusia 2 tahun.

Selain untuk menunda kehamilan, kata Benyamin Lado, memberikan ASI terhadap anak hingga berusia 2 tahun juga sangat baik untuk perkembangan otak anak, sehingga mengatur kehamilan penting supaya pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi baik.

“Anggapan bahwa program KB membatasi perkembangan orang asli Papua juga tidak benar. Sebab, di satu sisi, angka kelahiran tinggi, tetapi angka kematian juga tinggi, sehingga bisa nol. Supaya bisa berjalan, walau kelahiran diatur, tapi kualitas hidup baik dan perkembangannya pasti,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPR Papua Barat, Yonadap Trogea berharap pimpinan Komisi D bisa mengundang BKKBN untuk melihat data angka kehamilan yang tidak diinginkan di Papua Barat.

Selain melihat data, lanjut dia, dengan menghadirkan BKKBN secara langsung, bisa diketahui penyebab tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan.

“Kita tidak bisa membatasi orang kawin. Mau kawin, mau bikin anak sampai berapa orang, terserah. Asalkan sanggup membiayainya agar hidup layak dan memperoleh kesehatan yang baik,” ujar Trogea.

Ia menyatakan, program KB sebenarnya sangat penting, tetapi untuk orang Papua, membatasinya dengan program KB, tanpaknya sulit, karena alasannya, tanah masih luas.

“Hanya saja yang menjadi perhatian, orang Papua silakan bikin anak, tapi jaga kesehatan. Bagaimana pola hidup, bagaimana awasi anak supaya sehat, pendidikannya bagus dan rumahnya bagus,” jelas Trogea.

Menurutnya, untuk mengatasi hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena semua elemen masyarakat, mulai dari diri sendiri dan keluarga bersama pemerintah maupun stakeholders terkait, perlu melihatnya bersama-sama.

“Saya di setiap pertemuan selalu kasih tahu, masyarakat, keluarga, dan orang asli Papua, mau kawin itu hak, tapi ingat bahwa kawin dengan tertib, teratur, bangun rumah yang baik, berikan pendidikan yang baik, awasi anak-anak supaya sekolah dengan baik dan sehat agar kelak mereka menjadi orang hebat. Sebab, tidak mugkin orang yang sakit-sakit membangun negeri ini,” tukasnya.

Diutarakannya, kembali terkait angka kehamilan yang tidak diinginkan, perlu dilihat data sebelum dibahas lebih jauh, karena terkait KB, orang asli Papua menganggapnya tidak penting.

“Program KB, siapa mau pakai barang itu? Apalagi mereka bilang kami punya tanah masih luas, jadi kami bikin anak banyak-banyak. Nah, itu kembali ke hak asasi, asalkan kawin hanya satu,” pungkas Trogea. [CR44-R1]