Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Anggota PPD, PPS Kabupaten Mimika Mengundurkan Diri

TIMIKA, Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemunguta. suara (PPS) se kabupaten Mimika sepakat memgundurkan diri. Aksi ini dipicu karena hak hak PPD dan PPS belum dibayarkan sejak bulan Jnauari 2018.
Aksi pengunduran diri ini dinyatakan dalam pernyataan sikap dengan ditandai penandatanganan dari masing-masing perwakilan PPD dan PPS, di Kantor KPUD Mimika, Minggu (10/6).

Selain mengundurkan diri anggota PPD dan PPS juga bersepakat akan mengembalikan SK pengangkatan.
Raymon Kelenangan selaku Ketua PPD, distrik Mimika Tengah kepada wartawan mengatakan bahwa, pengunduran diri oleh anggota PPD dan PPS dikarenakan hak-hak untuk anggaran operasional belum di bayarkan oleh KPUD Mimika sejak bulan Januari hingga saat ini.

“Ini puncak kemarahan kami, karena belum ada penjelasan yang kuat dari KPUD Mimika. Selama ini kami kerja pakai anggaran pribadi,” ujarnya.

Raymon juga menjelaskan bahwa pada hari Kamis (7/6) para anggota PPD dan PPS juga sudah buat surat pernyataan yang berisikan bahwa apabila pada Jumat (8/6) juga tidak diserahkan anggaran tersebut maka PPD dan PPS bersepakat akan mengundurkan diri.

“Kami sudah sangat kecewa karena hari ini kita dijanjikan pukul 14.00 WIT oleh komisioner divisi keuangan, namun sampai saat ini beliau tidak hadir . Dan setelah kami telepon beliau katakan tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memberikan kejelasan terkait dana operasional tersebut. Karena beliau tidak tahu dan menyarankan untuk menanyakan kepada pihak bendahara,” ungkapnya.

Dijelaskannya pula bahwa, dengan mengundurkan diri dan akan mengembalikan SK tugas kepada KPU Mimika, maka secara otomatis tugas dan tanggung jawab di lapangan ada di KPUD Mimika.

“Jadi ini sudah menjadi tekadnya kami serahkan segala tugas dan tanggung jawab PPD dan PPS kepada KPU,” ujarnya.
Raymon juga menegaskan kalo pihaknya sudah pernah menyakan soal dana transportasi namun menurut bendahara tidak dianggarkan.

“Karena berdasarkan informasi biaya transportasi tidak dianggarkan oleh bendahara, inikan menjadi pertanyaan besar. Karena selama ini kita kerja juga masih banyak hutang biaya perahu dan mobil untuk transportasi,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tentang penggunaan anggaran dan kapan pihak KPU akan membayarkan honor para anggota PPD dAn PPS.