Pasific Pos.com
Papua Tengah

Anggota DPRD Nabire Kecewa di Siriwo

NABIRE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire kecewa dengan kondisi Kantor Distrik Siriwo di KM 100 Jalan Trans Papua. Karena, kondisi kantor terbengkalai, tidak ada aktifitas di kantor dan halaman kantor penuh dengan rumput, ibarat rumah yang ditinggalkan penghuni.

Kelompok Anggota DPRD Nabire yang diketuai Germanus Agapa saat melaksanakan hearing ke Distrik Siriwo, Kamis (22/2), mengatakan kecewa dengan kinerja Kepala Distrik bersama staf di Siriwo. Sebab, ketika memasuki kantor distrik, ternyata di dalam kantor penuh dengan kotoran, tidak pernah bersihkan kantor. Belum lagi halaman kantor yang penuh dengan rerumputan.

Anggota Dewan, Obed Senapa menilai kantor distrik bagaikan kandang ayam. Karena, kotoran berserakan, dinding kantor penuh dengan laba-laba. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kepala distrik bersama staf tidak pernah buka kantor.

Nada-nada kekecewaan diungkapkan juga anggota dewan lainnya seperti Germanus Agapa, Linus Doo dan Marcy Kegou. Linus Doo mengatakan heran kepala distrik tidak pernah berada di tempat dan tidak memperhatikan kondisi kantor. Padahal, dana operasional yang dialokasi untuk Distrik Siriwo dalam tahun anggaran lalu sebesar Rp4 milyar, melebihi operasional distrik lain. Tetapi kondisi kantor seperti ini.

Germanus Agapa menilai, Bupati Nabire sudah mempercayakan pejabat yang bersangkutan dengan penempatan sebagai kepala distrik untuk promosi. Tetapi, kalau kenyataan seperti ini, mau jadi apa, tidak jelas. Dewan kecewa kalau melihat kinerja seperti.

Saat tiba di Kantor Distrik anggota dewan mempertanyakan realisasi dana kampung yang dikucurkan dalam tahun anggaran 2017 lalu. Anggota dewan mempertanyakan pengawasan dan koordinasi antara kepala distrik dengan 6 kepala kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam).

Staf bersama Sekretaris Kampung Unipo, Oktovianus Bunay yang menerima kehadiran mengungkapkan selama ini tidak ada koordinasi antara kepala kampung dan kepala distrik. Karena, kepala distrik jarang ke tempat tugas sementara kepala kampung menyusun rap dan melaksanakan sendiri.

Anggota dewan, Marcy Kegou mengatakan apabila terjadi temuan karena kegiatannya tidak sesuai dengan peruntukkan dana, hati-hati bagi kepala kampug karena ini dana dari APBN.(ans)