Pasific Pos.com
Papua Barat

Anggota DPR Dapat Keluhan soal Keterlambatan Pencairan Dana BOS

Manokwari, TP – Saat melakukan reses ke Kabupaten Sorong Selatan, anggota Komisi D DPR Papua Barat, Yonadap Trogea mendapat pengeluhan dari kepala SMA dan SMK terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum dicairkan. Karena itu, setelah kembali dari reses dirinya langsung mempertanyakannya ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

“Dari Dinas Pendidikan Papua Barat, saya sudah mendapat penjelasan bahwa dana BOS sudah diterbitkan SPPDP, tinggal dicairkan saja,” ujarnya di gedung DPR Papua Barat, baru-baru ini.

Menurutnya, dari penjelasan pihak dinas pendidikan, keterlambatan pencairan dana BOS karena masalah pertanggungjawaban penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya yang belum dimasukkan. Kalau pertanggungjawaban itu terlambat, meskipun hanya satu sekolah akan mempengaruhi pencairan dana BOS untuk semua sekolah karena pencairannya dilakukan sekaligus atau serentak.

Menurut dia, dirinya mendapatkan penjelasan langsung dari bendahara dana BOS Dinas Pendidikan Papua Barat. Dari situ diperoleh penjelasan bahwa SPPDP sudah ada sejak 2 Juli lalu. “Sekarang tinggal proses pencairan saja,” sebutnya lagi.

Menurutnya, sesuai penjelasan tersebut, masalah dana BOS biasanya pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta laporan pertanggungjawaban dana BOS triwulan sebelumnya. Oleh karena itu, kata dia, dinas pendidikan meminta agar RKAS dan laporan pertanggungjawaban dana BOS harus mendapatperhatian dari pihak sekolah.

“Jika laporan pertanggungjawaban itu cepat, maka proses pencairan triwulan berikut juga cepat. Laporan pertanggungjawaban itu pun harus masuk serentak karena bila ada sekolah yang terlambat akan berpengaruh pada sekolah lain. Sementara saat ini ada 120 SMA/SMK negeri di Papua Barat,” sebutnya.

Dia menambahkan, meskipun keluhan keterlambatan pencairan dana BOS didapat saat reses di Sorong Selatan, namun kemungkinan persoalan itu sama untuk semua SMA/SMK di Papua Barat. “Makanya hal itu dipertanyakan ke dinas pendidikan provinsi dan jawaban yang diperoleh seperti itu,” tukasnya. (CR44)